JuaraNews, Bandung- Pemerintahan Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying, menjelang  pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Bandung Raya.

PSBB di Bandung sudah ditetapkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto rencananya akan digelar pada Rabu (22/4) Besok.

Menanggapi itu, Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menilai Himbauan pemerintah agar masyarakat tidak melakukan panic buying tersebut, sulit akan terwujud. Hal itu jika tidak ada jaminan tersendiri dari pemerintah.

“Panic buying tidak bisa dihindari kalau tidak ada jaminan akan dapat bansos (bantuan sosial),” kata Daddy, Minggu (18/4/2020).

Hal itu, terang politisi Partai Gerindra karena di saat seperti ini, pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat. Dia hanya bicara retorika belaka, atau hal-hal yang tidak terjangkau diluar pikiran masyarakat.

Padahal dalam kenyataannya masyarakat melihat jalanan sepi, toko toko tutup, anak sekolah belajar di rumah orang kantoran kerja di rumah. Seolah-oleh akan terjadi tindakan yang besar.

“Seolah-olah akan ada larangan yang super ketat, dan mereka nantinya tidak akan bisa keluar rumah,” terangnya.

Terkait soal pendataan non data terpadu kesejahteraan sosial (non DTKS).Maksudnya, karena pemerintah tidak secara membuka informasi soal data non DTKS, akhirnya masyarakat akan menyimpulkan sendiri, apakah mereka akan mendapatkan bantuan atau tidak.

"Akibatnya, mereka akan menyumpulkan sendiri bahwa mereka tak akan dapat bantuan apapun. Jadi dengan terpaksa harus memenuhi kebutuhan sembako di rumahnya,” ujar

Kondisi ini, semakin diperparah dengan lamanya waktu PSBB. Mereka yang sebelumnya hanya belanja harian, akhirnya berhitung untuk belanja untuk kebutuhan selama dua minggu.

“Karena berasumsi, tak mau keluar rumah, sesuai anjuran pemerintah,” pungkas (*).

bas