JuaraNews, Bandung –  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat menyebut Jawa Barat dalam keadaan darurat korupsi, menyusul munculnya berbagai kasus rasuah di provinsi ini. Setelah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat juga terjerat kasus korupsi yang melibatkan salah satu anggotanya.

“Belum hilang rasa kaget kita dengan ditangkapnya  Walikota Cimahi, tiba-tiba giliran Bupati Kabupaten Bandung Barat mengikuti jejak pendahulunya, berurusan dengan KPK atas dugaan keterlibatannya dalam korupsi bansos tahun 2020. Dalam situasi serba susah, tentu kabar itu sangat memprihatinkan,” kata Ketua DPW PSI Jawa Barat Furqan Amini M Chan, dalam siaran persnya kepada juaranews.com, Rabu (24/3/2021).

Menurut Furqan, Ketua KPK pada Oktober 2020 menyampaikan keprihatinannya Jawa Barat berada di peringkat tertinggi dalam hal korupsi. Dalam kurun waktu 2006 sampai 2021, KPK menyebutkan ada 101 kasus korupsi di Jabar yang melibatkan tak kurang dari 60 pejabat daerah di berbagai level. Sampai tahun 2021 paling tidak ada 16 kepala daerah se-Jawa Barat yang berurusan dengan KPK.

Furqan menjelaskan, PSI menilai gejala tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa, oleh karena itu perlu dilakukan penanganan dengan cara-cara yang luar biasa juga. “Ketua KPK Firli Bahuri sudah menegaskan bahwa KPK mengembangkan 3 strategi untuk memberantas korupsi: pendidikan, pencegahan dan penindakan. Pertanyaannya adalah apakah pengawasan pertama-tama hanya menjadi tugas KPK?” katanya.

Furqan menjelaskan, bagaimana dengan fungsi pengawasan yang menjadi tugas legislatif daerah? “Apakah anggota legislatif tidak mampu mengawasi roda pemerintahan daerah, sehingga kejadian serupa bisa berulang? Ini perlu menjadi perhatian bersama!” kata Furqan lagi.

Lebih prihatin lagi, lanjutnya, baru-baru ini tersiar kabar di media adanya pemeriksaan terhadap anggota legislatif Jawa Barat periode 2014-2019 terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap bantuan Pemprov untuk Kabupaten Indramayu tahun 2019. Jika dugaan itu terbukti,  katanya, maka Jawa Barat benar-benar dalam dalam situasi darurat korupsi.

“PSI menyoroti fakta bahwa ada oknum Bupati/Walkot yang melanjutkan tradisi korupsi kepala daerah sebelumnya. Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat menjadi contoh paling tragis. Sejak pemekaran, kepala daerah terpilih di kota dan Kabupaten itu menjadi langganan KPK. Artinya tidak ada efek jera atas penindakan oleh KPK,” ujar Furqan.

DPW PSI Jabar, mendesak legislatif di semua level untuk ikut aktif mengawasi dan memberi masukan pada Kepala daerah, agar penyelenggaraan pembangunan di daerah Jawa Barat berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat Jawa Barat.

PSI juga memandang perlunya transparansi APBD. Pemda Provinsi Jabar perlu membuka akses seluas mungkin terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran daerah, dengan demikian masyarakat dapat ikut mengawasi serta aktif dalam strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Jawa Barat.

“Selain itu, PSI merasa perlu menegaskan bahwa tindak pidana korupsi sungguh-sungguh merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Korupsi jelas akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pemilih dan pada gilirannya akan menurunkan partisipasi rakyat dalam pilkada. Rendahnya partisipasi rakyat dalam pemilu sama artinya dengan rendahnya legitimasi de facto terhadap pemimpin terpilih,” katanya. (*)

ude