JuaraNews, Jakarta – Setelah tim negosiasi yang terdiri dari perwakilan Kementerian BUMN, Kemenko Marinves, PT KAI dan PT KCIC berkunjung ke Cina beberapa waktu lalu, masalah pembengkakan biaya (cost overrun) Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) sebesar US$1,2 miliar atau sebesar 18,24 T dengan asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS, akhirnya disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Cina. Kesepatakan itu diungkap oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja bersama komisi VI DPRRI, pada Selasa (13/02/2023).

"Kita sepakat dengan angka cost overrun US$1,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka (Cina) ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequency dan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya," papar Kartika.

Kesepakatan atas cost overrun itu disebutkan mantan dirut Bank Mandiri yang akrab disebut dengan panggilan Tiko ini terjadi setelah pihak Indonesia berkunjung ke Beijing, Cina, beberapa waktu lalu.

"Kemarin kami baru dari Beijing, kita telah sepakat dengan cost overrun yang disepakati pihak Indonesia dengan Cina sehingga bisa segera cair ke PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia-Cina)," kata Tiko

Ia menambahkan pembahasan cost overrun akan dibahas ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite. Sehingga, diharapkan dalam satu hingga dua minggu ke depan, angka tersebut sudah final.

Sebelumnya, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya diperkirakan US$1,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Namun, di lain pihak, Cina melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) melihat pembengkakan biaya hanya sekitar US$980 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US$980 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Dwiyana di Gedung DPR RI, Rabu (09/11/2022) lalu.

Dwiyana menyebut pihak Cina tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat.

“Di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak,” ujarnya.

Meskipun demikian, terlepas dari perhitungan cost overrun proyek KCJB yang masih alot, KCIC menegaskan bakal berfokus kepada aksesibilitas yang menjadi faktor penting dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan calon penumpang kereta cepat.

"Tak hanya dari KCJB, beberapa pihak swasta juga akan turut membangun akses menuju KCJB. Tentu ini jadi hal positif untuk meningkatkan mobilitas masyarakat," katanya.

Sebagaimana diberitakan, dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah Cina pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek yang hanya US$5,13 miliar. Namun, dalam perjalanannya, biaya awal proyek disepakati US$6,07 miliar.(*)

Aep