JuaraNews, Bandung - Isu perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur menjadi salah satu materi yang mengemuka di masa kampanye Pilpres 2024. Kritik terkait IKN bahkan disampaikan oleh Capres Anies Baswedan. 

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat Prabowo-Gibran, Ridwan Kamil menuturkan rencana perpindahan Ibu Kota merupakan ide dari Presiden Soekarno yang kemudian diimplementasikan oleh Presiden Jokowi.

“IKN itu bukan ide Pak Jokowi, IKN itu ide Bung Karno. Bung Karno tahu Jakarta itu tidak didesain jadi Ibu Kota maka dulu Bung Karno mencetuskannya di Palangkalaraya. Diimplementasikan Pak Jokowi, dengan pertimbangan akhirnya di Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur),” katanya dalam keterangan resmi, Senin (4/12/2023).

Menurutnya tudingan bahwa IKN merupakan keinginan dari Jokowi adalah hal yang keliru, karena ide ini sudah bergulir sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. 

Kang Emil—sapaan akrab Ridwan Kamil, juga menjawab keraguan bahwa IKN tidak akan bertumbuh sebagai kota, mengingat perpindahan Ibu Kota di negara lain juga memerluikan waktu untuk akhirnya berkembang.

“Sebuah kota itu butuh waktu, tidak mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun sebuah kota bisa sempurna. Butuh belasan tahun, puluhan tahun. Washington DC saja butuh 100 tahun untuk menjadi kota yang luar biasa,” kata dia.

Karena itu, Kang Emil menilai tidak tepat jika kesuksesan IKN hanya dinilai dengan kerangka berpikir jangka pendek, karena pola pikir ini akan melahirkan dinamika yang tidak tepat seperti pertanyaan apakah warga Indonesia diuntungkan atau tidak. 

“Membangun sebuah bangunan saja tidak bisa sehari, apalagi membangun kota dan peradaban. Yang diuntungkan siapa? Adalah seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dimana nanti pada saatnya akan hadir kebermanfaatan yang akan membawa kebaikan ke seluruh rakyat Indonesia ,” kata Kang Emil.

Karena itu pihaknya meminta seluruh pihak bisa berpikir jernih dan rasional mengomentari IKN. Termasuk tidak sekedar melemparkan tudingan bahwa hanya ASN yang diuntungkan dengan perpindahan ini. 

“Bahwa ASN yang duluan karena memang yang didahulukan tahap I adalah mendahulukan pusat pemerintahan, kantor kementerian dan lembaga tentu di dalamnya ada ASN. Tapi ini bukan membangun pusat pemerintahan, ini membangun Ibu Kota,” papar Kang Emil.

Menurutnya bukti bahwa IKN dibangun tak hanya untuk ASN, terlihat dari tingginya minat investor menanamkan modal di IKN untuk membangun fasilitas publik. “Investasi masuk banyak sekali saya saksinya, ada hotel-hotel, rumah sakit, yang rata-rata dibangun bukan oleh APBN tapi oleh swasta, menandakan persiapan kota ini disiapkan untuk semua orang bukan hanya untuk ASN,” pungkasnya.(*) 

Rdsp