JuaraNews, Bandung  - Calon wali kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan dirinya akan mengutamakan kewenangan kewilayahan (desentralisasi) terutama dalam pengalokasian anggaran. Hal ini dirasa perlu untuk menghadirkan pemerataan sehingga jalannya pembangunan dirasakan semua pihak.

Pernyataan ini disampaikan Farhan saat bertemu kader Posyandu se-Kelurahan Panjunan dan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Selasa (8/10/2024). Dia menyesalkan berbagai program kewilayahan yang saat ini tidak dijalankan.

"Padahal kalau dijalankan lagi, banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat," katanya. Farhan pun memastikan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) akan diaktifkan kembali.

Menurutnya hal ini penting agar berbagai program di kewilayahan bisa kembali berjalan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia. "Akan banyak program di kewilayahan yang berjalan lagi. Infrastruktur, pelatihan, kesejahteraan, dan lain-lain," katanya.

Lebih lanjut, Farhan pun menyebut pihaknya akan memperbanyak bantuan untuk kewilayahan. Salah satunya dengan menambah insentif untuk kader Posyandu, PKK, hingga ketua RW dan RT.

Menurutnya, hal ini sebagai wujud dirinya bersama calon wakil wali kota, Erwin, yang ingin mengutamakan kesejahteraan masyarakat. "Dengan PIPPK dan menambah insentif ini, akan menambah kesejahteraan. Rakyat sejahtera, Kota Bandung sejahtera," katanya.

Farhan tidak khawatir dengan semakin bertambahnya subsidi yang harus ditanggung Pemerintah Kota Bandung. "Memang akan banyak subsidi. Tapi enggak apa-apa, uang rakyat harus kembali ke rakyat," tegasnya.

Hal ini pun, lanjutnya, sebagai wujud dari visi dan misi pembangunan nya yang terangkum dalam UTAMA (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis). 

"Kami ingin menjadi pemimpin yang amanah. Salah satunya dengan mengembalikan uang rakyat kepada rakyat, tidak apa- apa habis juga selama untuk kepentingan rakyat," katanya. (*)

bas