Seperti Sedang Perang, Kita Bertempur Melawan Pasukan Virus Covid-19
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
Disciptabintar Kota Bandung telah mengevakuasi 2 Jenazah dan 18 Makam di TPU TPU Cikutra ketempat yang lebih aman.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady menerima kedatangan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (10/2/2020).
“Ini kunjungan tindak lanjut, setelah sebelumnya ada stafnya yang ke sini. Dia adalah Mr Samuel. Saya terima juga di ruangan ini, cuma yang mendampingi saya beda, Pak Imam dan Pak Ali Hasan,” kata Daddy.
Mengingat Daddy duduk di Komisi IV, pembicaraan yang ditekankannya dalam pertemuan tersebut, adalah soal infrastruktur.
“Tampaknya, pengusaha Inggris minat untuk berinvestasi di Jawa Barat. Kalau selama ini memang ada yang bekerjasama di pengolahan WTE (weste to energy), tetapi lebih kepada pengolahan plastik yang di recycle,” katanya.
Mengetahui jawaban dari Owen Jenkins itu, Daddy menjelaskan, Jabar tidak hanya WTE, banyak proyek yang bisa dikerjasamakan dengan pihak Inggris.
Daddy menjelaskan, bidang kerja sama yang bisa dilakukan pemerintah Inggris dengan Pemprov Jabar saat ini sangat banyak, mengingat provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini, tengah gencar melakukan pembangunan.
“Saya sampaikan peluang pekerjaan infrastruktur di Jawa Barat demikian besar. Kalau sekarang ini KCIC (Kereta Cepat Indonesia Cina) Jakarta-Bandung, baru sampai di Bandung. Masih terbuka peluang untuk dilanjutkan sampai ke BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) Kertajati. Itu baru satu,” katanya.
Yang kedua, peluang kerja sama di BIJB Kertajati, sesungguhnya juga sangat besar. Kanapa, karena bandara tersebut di-setting seluas ada 5.000 hektare.
“Existing kita baru menggarap bandar udaranya saja, BIJB Kertajatinya saja. Padahal ada pekerjaan besar yang menanti yaitu. Luasnya 3.200 ha yang namanya aero city Kertajati,” ucap Daddyu.
Proyek lanjutan BIJB Kertajati itu, juga butuh investor besar, tidak bisa hanya mengandalkan APBD Provinsi saja.
“Proyek itu butuh investor besar, nggak bisa kita hendel dengan APBD Provinsi Jawa Barat, Nggak akan bisa, sekali lagi tidak akan bisa,” ujarnya bak marketing handal.
Jangankan hanya mengandalkan APBD Provinsi, berharap dari APBN juga berat.
“Kalau toh kita mengharapkan bantuan dari pusat. Kalau bentuk bantuannya APBD juga masih berat. APBN juga berat. Apalagi APBD Kabupaten Kota,” jelas Daddy.
Bila Inggris masuk jadi investor di Aero City BIJB Kertajati, sepanjang win-win solution, ujungnya adalah menaikkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan.
“Kalau Kertajati hidup, Patimban hidup, tol-nya tersambung ke mana-mana. Kereta tersambung kemana-mana, saya pikir pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tidak berhenti di angka 5,7 persen saja. Bisa di atas 6 apalagi 7 persen. Aduh bukan main, pasti yang sejahtera yang senang, seluruh masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. (*)
Oleh: abdul basir / bas
0 KomentarSEKRETARIAT DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Selengkapnya..
SEKRETARIAT DPRD Jawa Barat menerima audiensi dari Gerakan Rakyat Anti Komunis Jawa Barat atau GERAK Selengkapnya..
Komisi V DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selengkapnya..
SEKRETARIAT DPRD Jabar menerima kunjungan kerja dari Badan Musyawarah dan Bapemperda DPRD Kalimantan Selatan. Selengkapnya..
KOMISI II DPRD Jawa Barat mengapresiasi rangkaian penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan wisatawan ke DIY. Selengkapnya..
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.