free hit counter code Pemprov Jabar Komitmen Realisasikan 5 Program Prioritas Pembangunan di 2021 bagi Seluruh Daerah - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Pemprov Jabar Komitmen Realisasikan 5 Program Prioritas Pembangunan di 2021 bagi Seluruh Daerah
    istimewa/humas pemprov jabar Emil dalam acara Kopdar di Istora Jatiluhur

    Pemprov Jabar Komitmen Realisasikan 5 Program Prioritas Pembangunan di 2021 bagi Seluruh Daerah

    • Kamis, 13 Februari 2020 | 19:54:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Purwakarta - Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyerap aspirasi 27 pemerintah daerah se-Jabar terkait program prioritas pembangunan strategis untuk tahun 2021 dalam Komunikasi Pembangunan Daerah (Kopdar) di Istora Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Kamis (13/2/2020).

     

    Bupati Sukabumi Marwan Hamami, misalnya. Dia memaparkan sejumlah program pembangunan stretegis Kabupaten Sukabumi pada 2021. Mulai dari perbaikan konektivitas dan aksesibilitas menuju Geopark Ciletuh sampai ruang terbuka hijau di kawasan Citepus.

     

    Kemudian, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengatakan bahwa program prioritas pembagunan strategis Kota Cimahi adalah renovasi Stadion Sangkuriang dan pembangunan rumah sakit agar kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya membaik.

     

    "Saya minta hanya 5 proyek strategis. Kebanyakan tentang kesehatan, membangun-bangun rumah sakit itu masih paling banyak, hampir 60 persen itu infrastruktur jalan dan sisanya lain-lain," kata Emil saat memberikan sambutannya.

     

    Setelah menyerap aspirasi dari 27 pemerintah daerah, Emil menyatakan bahwa Pemprov Jabar akan berupaya membantu 27 pemda di Jabar merealisasikan semua program prioritas pembangunan strategis untuk 2021. Salah satunya dengan melobi anggota DPRD Jabar untuk menganggarkan anggaran bagi pemerintah kabupaten/kota di Jabar.

     

    “Kita akan mendiskusikan dengan Bapeda Jawa Barat mana-mana yang perlu kami bantu melobi,” kata Emil.

     

    “Kadang-kadang sama Dewan suka digeser, kadang dikurangi atau ditambahkan. Nah, mereka-mereka (pemda) yang kurang mengawal itu biasanya kena geser,” imbuhnya.

     

    Selain mengawal dan melobi anggaran, Emil meminta 27 pemerintah kabupaten/kota di Jabar untuk berinovasi, seperti membuat tim untuk melobi DPRD.

     

    "Tahun 2020, Pemda Provinsi Jawa Barat membantu daerah itu dengan total Rp7 triliun. Tadi kita rekap semuanya permohonan para wali kota dan bupati itu nilainya total Rp10 triliun, berarti kan ada gap Rp3 triliun. Nanti kita cari," sebutnya Emil.

     

    "Kalau PAD naik, dananya lancar, ya, semua keinginan beliau-beliau ini bisa kita penuhi. Kalau ternyata kurang nanti kita informasikan lagi. Jumlah Rp10 triliun ini untuk tahun 2021, di tahun 2020 kita akan membelanjakan sebesar Rp7 triliun. Tahun 2021 kan itu banyaknya minta lagi tuh, ditotal dan direkap sebesar Rp10 triliun," tambahnya.

     

    Dalam Kopdar kali ini, Emil memberikan pemahaman terkait masalah pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jabar untuk para kepala daerah. Dimana pola sebelumnya adalah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

     

    "TP4D sudah diberhentikan oleh pemerintah dan kami ingin buat yang sama dengan pola baru. Nantinya para kepala daerah ini mendefinisikan proyek-proyek strategis yang bakal dikawal oleh kejaksaan dan kami pun gak akan ragu membelanjakan anggaran serta tak khawatir jika ada hal-hal yang kurang baik secara hukum," pungkas Emil. (*)

    Oleh: JuaraNews / fan

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin Lantik Pj Wali Kota Tasikmalaya
    KPU Jabar Pastikan tak Ada Pemungutan Suara Ulang
    6 Petugas TPS Meninggal di Pilkada Serentak Jabar
    2 Faktor Ini Kunci Dedi-Erwan Unggul di Pilgub
    Kesbangpol Belum Terima Aduan Adanya Kisruh

    Editorial



      sponsored links