Pemkot Bandung Komitmen Aman Aset Kebun Binatang
- 28 November 2024 | 11:37:00 WIB
KASUS dugaan penyalahgunaan lahan Kebun Binatang Bandung yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) kini memasuki babak baru.
KASUS dugaan penyalahgunaan lahan Kebun Binatang Bandung yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) kini memasuki babak baru.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - Program beasiswa Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) 2024 khusus jalur afirmasi resmi dibatalkan, karena dinilai tidak adanya transparansi dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut didasarkan atas penelusuran Inspektorat Jawa Barat beberapa waktu lalu. Namun program ini akan dilanjutkan pada 2025 dengan berbagai perbaikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung mendesak Pemprov melalui Disdik Jabar melakukan evaluasi menyeluruh, agar program tersebut ke depan berjalan transparan, dan tidak menuai polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Menurutnya, program JFLS khususnya jalur afirmasi ini sangat penting untuk mengakomodasi para mahasiswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Pertama harus perbaiki mekanismenya untuk menyelamatkan program yang mengakomodir masyarakat miskin. Kedua, ini tentu menjadi strategis karena ada harapan bagi orang miskin itu bisa bersekolah di perguruan tinggi yang sudah direkomendasikan. Tentu ada program lain di perguruan tinggi lewat KIP, tetapi ini orientasinya mahasiswa dari keluarga miskin yang punya prestasi,” kata Yomanius Untung, Senin (25/11/2024).
Evaluasi tersebut, lanjutnya, salah satunya juga agar pelaksanaan JFLS di 2025 berjalan lebih transparan. Selain itu, Untung juga meminta pelaksanaan JFLS 2025 juga harus tetap mengakomodasikan hak mahasiswa miskin dari data 2024.
Sebab, para mahasiswa yang sudah daftar di 2024 ini dipastikan semua persyaratannya sudah terpenuhi, meskipun masih belum dilakukan seleksi secara administratif oleh pihak penyelenggara.
“Mereka harus tetap mendapatkan haknya. Bahwa kemudian hak itu baru direalisasikan di 2025, itu urusan lain, tapi pada prinsipnya tidak boleh ada hak yang hilang. Karena mereka sudah melakukan proses persyaratannya di 2024,” tandas Untung.
Sebelumnya, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan, jalur afirmasi program Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) 2024 resmi dibatalkan. Bey mengaku kecewa, karena proses rekrutmen tidak berjalan transparan, sehingga menuai protes dari masyarakat.
"Tahun ini afirmasi dibatalkan, untuk yang reguler kami evaluasi, oleh Inspektorat. Kami lihat betul kualitas sekolahnya seperti apa," tandas Bey.
Kendati demikian, ia mengaku, program JFLS ini tetap dilanjutkan pada tahun depan. Hanya saja akan dibenahi secara maksimal, dalam tahap administrasi penerimaannya.
"Itu bagus, tapi kami tahun depan saya minta lebih transparan dari awal. Tahapannya itu betul-betul dipublikasikan. Mulai dari seleksi administrasi, siapa yang daftar maupun yang gugur dicantumkan," kata Bey. (*)
bas
0 KomentarBAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Selengkapnya..
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi Selengkapnya..
MQ Iswara bersyukur atas hasil quick count Dedi Mulyadi- Erwan Setiawan urutan pertama di Pilgub Selengkapnya..
CAGUB nomor urut 4, Dedi Mulyadi memberikan pernyataan seusai unggul di Quick Count Pilgub Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB