Ditahan Port, Peluang Persib ke 16 Besar Masih Ada
- 28 November 2024 | 23:10:00 WIB
PELUANG Persib melaju ke babak 16 Besar ACL 2 2024-2025, mengecil setelah bermain imbang 2-2 dengan Port FC pada matchday 5, Kamis (28/11/2024) malam.
PELUANG Persib melaju ke babak 16 Besar ACL 2 2024-2025, mengecil setelah bermain imbang 2-2 dengan Port FC pada matchday 5, Kamis (28/11/2024) malam.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung – Dugaan manipulasi usia anggota DPRD Jabar menyentuh Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat. Ketua Badan Kehormatan H.M.Hasbullah Rahmat, SPd, M.Hum membenarkan pihaknya telah memanggil pelapor dan terlapor.
Pelapor adalah warga Jabar bernama Memet dan Radar serta terlapor anggota DPRD Jabar berinisial Ry.
“Kedua belah pihak (Pelapor dan Terlapor) sudah selesai kita minta keterangan dan klarifikasi. Selanjutnya akan dibahas secara internal BK untuk disikapi. Apakah permasalahan dugaan manipulasi identitas diri dapat ditindak lanjuti oleh BK atau tidak,” ujar Ketua BK Hasbullah kepada wartawan di Gedung Dewam, Rabu (18/3/2020).
Hasbullah mengatakan, berdasarkan keterangan pelapor, Ry diduga telah merubah identitas, yakni tahun kelahiran dari 1997 menjadi 1996. Perbuatan ini dianggap pelapor sebagai manipulatif identitas diri yang dilakukan saat akan mendaftar sebagai Caleg DPRD Jabar dari Parpol Golkar.
Berdasarkan keterangan pelapor, data Akte Ry mengalami perubahan terutama dari tahun kelahiran dari 1997 menjadi 1996. Namun, data terlapor yang disampaikan pelapor ke BK, perubahan identitas diri terlapor, sudah mendapat pengesahan dari Disdukcapil Kabupaten Subang dan sudah berdasarkan hasil keputusan PN Subang, sehingga saat mendaftar sebagai caleg, KPU Jabar menyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
Hasbullah juga mengatakan, BK juga meminta keterangan Ry sebagai terlapor. Berdasarkan keterangan Ry, lanjut Hasibulah, yang bersangkutan tak merasa melakukan perbuatan memanipulasi data identitas diri.
Data diri Ry yang disampaikan kepada KPU saat mendaftar sebagai caleg DPRD Jabar, lanjut Hasbulah, sudah sesuai dan benar adanya. “Saya dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh KPU Jabar, saat mendaftar caleg,” ujar Ketua BK menirukan ucapan yang disampaikan terlapor RY.
Hasbullah menambahkan, kalau memang Ry telah melakukan perbuatan manipulasi data, seharusnya disampaikan ke aparat penegak hukum, bukan dilaporkan ke BK DPRD Jabar.
Hal ini karena sejak dilantik menjadi anggota DPRD Jabar Ry dinilai berperilaku baik dan secara moral tidak bertentangan atau melanggar Tatib DPRD Jabar. Sehingga tidak merusak dan merugikan lembaga dewan.
Hal sama diungkapkan anggota BK lain, Johan J Anwari. Anggota DPRD dari Fraksi PKB ini menilai, kalau persoalan ini manipulasi atau penipuan semestinya menjadi ranah hukum sehingga lapornya kepada aparat kepolisian. “Buktikan bahwa itu tindakan manipulasi. Kan jelas ada deliknya,” kata Johan. (*)
ude
0 KomentarBEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024). Selengkapnya..
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Selengkapnya..
SEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Pilkada.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB