JuaraNews, Bandung – Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung Aldrin Herawany, SE.MM,PhD., menilai tak ada korelasi RUU Omnibus Law dengan peningkatan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM).

Pernyataan Aldrin ini disampaikan dalam web seminar (webinar) yang diselenggarakan PWI Gedung Sate, dengan tema Aspirasi Untuk RUU Cipta Kerja dalam membangun kembali Sektor Ketenagakerjaan, Industri, UMKM Pacca Pandemi Covid-19, Kamis (7/5/2020). Pembicara lain adalah ahli Ketenagakerjaan Hemasari Darmabumi. 

“Tak ada hubungannya antara RUU Omnibuslaw dengan sektor UMKM. Dalam catatan World Bank sector UMKM Indonesia dar dulu tinggi. Jadi taka da korelasinya Omnibuslaw RUU Cipta Kerja dengan pembangunan atau pertumbuhan UMKM,” katanya.

Ia menjelaskan, UMKM di Indonesia sejak dulu sudah tumbuh. Bahan, katanya, jika dibandingkan dengan negara lain UMKM Indonesia itu tumbuh paling banyak.  “Di Asean kita paling banyak UMKM nya. Artinya sector ini sudah tumbuh sebelum ada Omnibuslaw RUU Cipta Kerja. Apakah bisa dipahami kalua pembahasan omnibuslwa ini untuk pemberdayaan UMKM?”

Aldrin menyebut hadirnya Omnibuslaw adalah cermin bahwa negara tak mampu menghadirkan investasi dalam skala yang lebih besar lagi. Aldrin menyajikan data investasi sejak tahun 1990 an yang terus menurun, dan baru naik di tahun 2018. “Secara umum trendnya malah tren nya turun, Kalaupun ada kenaikan di tahun 2018 tak terlalu progresif,” katanya. (*)

ude