KPU Jabar Pastikan tak Ada Pemungutan Suara Ulang
- 28 November 2024 | 19:03:00 WIB
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Wagub Jabar sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Uu Ruzhanul Ulum menghentikan sementara Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di Pondok Pesantren (Ponpes) Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan.
Keputusan ini berdasarkan kesepakatan bersama pimpinan dan pengurus ponpes.
Hal itu menindaklanjuti ditemukannya 56 santri Ponpes Husnul Khotimah positif Covid-19 lewat uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR) kepada sebagian santri beberapa waktu lalu. Dari 56 orang tersebut, sebanyak 10 di antaranya telah dinyatakan sembuh, sementara 46 lainnya masih menjalani karantina di asrama ponpes.
Dengan kesepakatan untuk menghentikan KBM tatap muka di Ponpes Husnul Khotimah, Kang Uu pun mengucapkan terima kasih kepada pihak ponpes atas pengertian dan kesediaan untuk memutus penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren, sesepuh di sini, yang bisa menangkap arah keinginan pemerintah, sehingga apa yang disampaikan oleh kami (pemerintah) disepakati oleh pengurus dan pimpinan pondok pesantren disini," kata Uu saat mengunjungi Ponpes Husnul Khotimah, Selasa (29/9/2020).
"Artinya, langkah selanjutnya setelah adanya swab, ada proses penghentian proses belajar mengajar, tetapi dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan," tambah sosok yang juga Panglima Santri ini.
Uu menambahkan, Pemprov Jabar juga memberikan bantuan 5.000 peralatan swab test kepada Ponpes Husnul Khotimah untuk pelaksanaan tes massif terhadap seluruh penghuni pesantren dan warga sekitar.
"Bantuan sekarang 5.000 (alat swab test), karena santrinya (ada) 4.000, ditambah para pengurus 600, dan juga warga sekitar," ucap Uu.
Dia pun berharap, kasus Covid-19 tidak terjadi lagi di seluruh ponpes di Jabar. Untuk itu, Uu mengingatkan pengelola ponpes untuk terus memperketat penerapan protokol kesehatan khususnya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, di lingkungan ponpes.
Selain itu, Uu mengarahkan pimpinan dan pengelola ponpes untuk segera berkoordinasi dengan Gugus Tugas setempat jika ditemukan adanya gejala penularan Covid-19. Menurutnya, keterbukaan ponpes penting dalam antisipasi penyebaran kasus.
"Atas nama Pemprov Jabar, kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada pengelola pondok pesantren untuk mengetatkan dan memaksimalkan protokol kesehatan," kata Uu.
"Kalau ada gejala-gejala (Covid-19), saya harap para kiai dan pimpinan ponpes untuk tidak segan melapor kepada Gugus Tugas setempat. Jangan malah ditutup-tutupi, karena dikhawatirkan semakin menyebar. Tapi kalau sigap, bisa segera diantisipasi," tutupnya. (*)
bas
0 KomentarKETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Selengkapnya..
SEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB