JuaraNews, Bandung - Komisi IV DPRD Jabar menyoroti banyaknya lahan kritis yang disebabkan oleh tingkah laku masyarakat, sehingga perlu adanya penanganan pemeliharaan lahan tersebut agar ke depan tidak mengalami kerusakan.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Kusnadi mengatakan, pihaknya akan membentuk peraturan daerah (Perda) Aset. Pasalnya banyak lahan kritis tersebut masuk ke dalam kawasan hutan yang merupakan salah aset dari Pemprov Jabar.

"Insya Allah, Perda yang ke depan kita akan membentuk pansus aset itu sendiri, supaya nanti lebih jelas," kata Kusnadi, Selasa (3/11/2020).

Dengan terbentuknya Perda Aset ini, nantinya aset Pemprov Jabar bisa terkelola dengan baik. Sehingga ke depannya tidak timbul persoalan baru yang diakibatkan oleh tingkah laku masyarakatnya.

"Kita melihat situasi saat ini makin ke sini semakin repot. Ternyata masyarakat sendiri yang membuat lahan-lahan timbul seperti itu," katanya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, peran Pemprov Jabar melalui Dinas Kehutanan dalam mengatasi lahan kritis ini sebetulnya sudah maksimal. Namun kurang adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang sulit dilakukan.

"Kalau Pempov saya kira sudah cukup masimal, tapi pastisapasi masyarakat itu yang kurang. Kita saat ini sedang mencari satu solusi tentang kesadaran masyarakat itu, supaya lahah kritis tidak terjadi," tandasnya. (*)

bas