Pemkot Bandung Komitmen Aman Aset Kebun Binatang
- 28 November 2024 | 11:37:00 WIB
KASUS dugaan penyalahgunaan lahan Kebun Binatang Bandung yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) kini memasuki babak baru.
KASUS dugaan penyalahgunaan lahan Kebun Binatang Bandung yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) kini memasuki babak baru.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil bertemu secara daring dengan tokoh lintas agama dalam Dialog Tokoh Lintas Agama se-Jabar di Kota Bandung, Selasa (6/4/2021) malam.
Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi forum dialog tersebut dan minta untuk rutin dilakukan. "Pada dasarnya mereka yang tidak mau berdialog tidak bisa memahami perspektif berbeda terhadap suatu masalah," kata Ridwan Kamil.
"Saya titip agar rajin mendiskusikan antara mereka-mereka yang berbeda. Jangan selalu berdiskusi dengan mereka-mereka yang sama," tambahnya.
Selain itu, Gubernur mengajak forum berani mendiskusikan sesuatu yang bersifat sensitif agar tidak ada kesalahpahaman. "Harus berani mendiskusikan hal-hal yang sensitif ya jangan dipendam karena hal sensitif itulah yang akhirnya tidak masuk ke dalam kepemahaman mereka yang berdialog," imbuhnya.
Emil terus berupaya menjadikan Jabar sebagai rumah bersama semua umat beragama, dengan mempermudah perizinan rumah ibadah.
"Saya juga terus berupaya sebagai gubernur menjadikan Jawa Barat sebagai rumah bersama semua umat beragama. Perizinan-perizinan rumah ibadah terus kita permudah tidak boleh dipersulit," katanya
Gubernur berjanji akan memberikan keadilan kepada semua umat beragama di Jabar, dengan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya.
"Kami akan memberikan keadilan kepada semua umat beragama di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Keadilan itu bukan sama rata. Dalam keyakinan saya keadilan itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya. Semua difasilitasi tapi persentasenya berbeda-beda,” jelasnya.
Jadi, kata dia, kalau ada dana-dana dari Pemprov Jabar semua umat beragama dapat mengakes. Namun jika ada satu golongan lebih tinggi, semata-mata karena proporsional dari jumlah penganut agama tersebut.
“Itulah yang kita sebut dengan definisi adil, tidak selalu sama rata tetapi memberikan sesuai dengan ukuran dan takarannya masing-masing," tambahnya.
Di era digital ini, tak lupa Gubernur mewaspadai pengaruh negatif seperti ekstrimisme dan radikalisme yang mudah ditemukan di media sosial.
"Karena itu kita harus lindungi jamaah. Kita lindungi umat kita dari kelompok-kelompok di media sosial yang menarasikan bahwa perbedaan bukan rahmat tapi perbedaan itu kebencian. Itu yang harus kita lawan, itu yang harus secara sistematis kita kuasai," ujarnya.
Dia pun berharap Kantor Kementerian Agama Jabar dapat membimbing warga dan mengelola keberagaman serta toleransi di Tanah Pasundan.
"Kita buktikan bahwa menjadi provinsi yang jumlah penduduknya terbesar tapi juga menjadi provinsi paling baik dalam mengelola keberagaman, mengelola toleransi, dan lain sebagainya," katanya. (*)
jn
0 KomentarBAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Selengkapnya..
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi Selengkapnya..
MQ Iswara bersyukur atas hasil quick count Dedi Mulyadi- Erwan Setiawan urutan pertama di Pilgub Selengkapnya..
CAGUB nomor urut 4, Dedi Mulyadi memberikan pernyataan seusai unggul di Quick Count Pilgub Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB