JuaraNews, Bandung – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggangujawaban (Pansus LKPJ) DPRD Jawa Barat mengundang para ahli dan kalangan pengusaha, untuk mendapatkan masukan-masukan. Wakil Ketua Pansus H. Yod Mintaraga mengatakan, keterangan saksi ahli dan praktisi dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, khususnya terkait rekomendasi-rekomendasi.

“Ini untuk rekomendasi agar ada perbaikan-perbaikan dalam satu tahun ke depan,” kata Yod Mintaraga kepada juaranews.com di Bandung, Rabu (14/4/2021).

Saksi ahli yang diminta keterangan adalah pakar ekonomi Dr, Acuviarta Kartabi. Keterangan ahli dilakukan Pansus setelah pihaknya mengundang semua organisasi perangkat daerah, terkait LKPJ Gubernur yang disampaikan kepada DPRD Jawa Barat. Pansus LKPJ juga meminta pendapat kalangan praksitisi ekonomi seperti dari Kadin Jabar, PHRI dan yang lainnya.

“Termasuk keterangan dari PT Pos Indonesia terkait penyaluran Bantuan Sosial yang dilakukan oleh perusahaan BUMN itu. Kita menggali bagaimana evaluasinya, sejauh mana, dan apa saja yang perlu diperbaiki,” kata Yod lagi.

Yod menegaskan, struktur APBD tahun 2020 ini benar-mengencangkan ikat pinggang karena adanya pandemi Covid-19. Selain melakukan relokasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19, Pemprov Jabar juga melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar Rp 1,9 triliun. Dana pinjaman dari pemerintah pusat itu terpakai Rp 1,5 tiriliun, namun harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman. “Itu dikembalikan mulai tahun 2022. Tapi belum tahu juga karena kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir,” kata Yod lagi.

Yod berharap pandemi Covid-19 segera berakhir dan Pemprov Jabar bisa kembali normal dalam menjalankan anggaran. “Serta bisa mengembalikan pinjaman dari pemerintah pusat itu tentunya,” kata Yod. (*)

ude