Ditahan Port, Peluang Persib ke 16 Besar Masih Ada
- 28 November 2024 | 23:10:00 WIB
PELUANG Persib melaju ke babak 16 Besar ACL 2 2024-2025, mengecil setelah bermain imbang 2-2 dengan Port FC pada matchday 5, Kamis (28/11/2024) malam.
PELUANG Persib melaju ke babak 16 Besar ACL 2 2024-2025, mengecil setelah bermain imbang 2-2 dengan Port FC pada matchday 5, Kamis (28/11/2024) malam.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dari fitnah terbaru Marzuki. Pernyataan Mahendra itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima juaranews.com, Jumat (21/5/2021).
“Marzuki Alie dinilai masih mengaku-aku korban fitnah. Janganlah playing victim terus, mengaku korban fitnah, tapi kerjanya mengumbar fitnah terus ke Partai Demokrat dan jajarannya,” kata Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulisnya.
Pertama, kata Hersaky, fakta Marzuki Alie bagian dari pendukung KLB ilegal, diperkuat dengan kehadiran pada saat KLB di Deli Serdang dan keterpilihan dirinya sebagai Dewan Pembina di KLB ilegal. Padahal, selaku mantan Ketua DPR RI, posisi yang sangat terhormat, harusnya Marzuki Alie tahu aturan, tahu diri, dan memberikan contoh yang baik. “Ini malah menjadi salah satu pelaku gerakan ilegal yang melanggar kepantasan dan etika serta aturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Kedua, lanjutnya, pemecatan Marzukie Alie adalah bentuk ketegasan Partai Demokrat atas perbuatannya dan sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan mekanisme aturan internal PD. Pemecatan para pelaku GPK-PD juga merupakan aspirasi dari bawah, khususnya DPC dan DPD. Kalaupun Marzukie Alie mau mempersoalkan pemecatan, katanya, silahkan sampaikan keberatan melalui forum yang sudah dijamin oleh Undang-undang Partai Politik.
Ketiga, Partai Demokrat selalu mengedepankan itikad baik terhadap para kader yang melakukan kesalahan. Namun PD tidak bisa memaafkan begitu saja para mantan kader yang telah mencoba merusak kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. “Silahkan Marzukie Alie Cs mengikuti proses hukum yang ada, biar nanti hakim yang menentukan,” katanya lagi.
Terakhir, tidak ada Dinasti Politik di tubuh Partai Demokrat, karena pemilihan ketua umum dilakukan secara demokratis sesuai aturan partai. Kemudian diperkuat dengan suara DPD dan DPC yang bulat dalam Kongres. Termasuk solidaritas dan soliditas DPD, DPC, Sayap Partai, dan Kader PD seluruh Indonesia ketika melawan GPK-PD beberapa waktu lalu.
Jangan mengada-ada. Sebagai senior di politik, seharusnya memberikan contoh, dengan melakukan politik berintegritas, tidak menyebar fitnah dan kabar bohong. Kalau memang Marzuki Alie orang yang bermoral, tentu dia harus sadar bahwa jabatan sekjen partai dan ketua DPR RI yang didapatnya ketika itu, tentunya ada peran besar seorang SBY, orang yang sekarang ia fitnah dan hina dengan keji. (*)
Oleh: JuaraNews / ude
0 KomentarBEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024). Selengkapnya..
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Selengkapnya..
SEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Pilkada.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB