Ditahan Port, Peluang Persib ke 16 Besar Masih Ada
- 28 November 2024 | 23:10:00 WIB
PELUANG Persib melaju ke babak 16 Besar ACL 2 2024-2025, mengecil setelah bermain imbang 2-2 dengan Port FC pada matchday 5, Kamis (28/11/2024) malam.
PELUANG Persib melaju ke babak 16 Besar ACL 2 2024-2025, mengecil setelah bermain imbang 2-2 dengan Port FC pada matchday 5, Kamis (28/11/2024) malam.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Sugianto Nangolah menyebut bahwa salah satu syarat masyarakat wajib dikenakan pajak yakni kemampuan.
Dia mengatakan, kemampuan yang dimaksud yakni dari segi kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, jika masyarakat tidak mampu, maka tidak bisa dipungut pajaknya.
"Pajak itu kepada masyarakat itu berdasarkan kemampuan masyarakat. Jadi kita tidak boleh memaksa untuk membayar pajak," kata Sugianto saat dihubungi, Sabtu (19/6/2021).
"Kalau tidak mampu bagaimana? Nah syaratnya itu masyarakat harus mampu," tambahnya.
Sugianto menilai bahwa sangat tidak manusiawi jika pemerintah memungut pajak dari masyarakat yang tidak mampu.
"Punya kemampuan membayar itu, gitu loh. Masa harus kita buru masyarakat yang gak mau bayar," tuturnya.
Disisi lain, Sugianto menyoroti sistem pemungutan pajak oleh pemerintah. Menurutnya, saat ini pemerintah belum memiliki sistem yang efektif dalam pemungutan pajak.
Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya oknum yang dengan sengaja melakukan praktik penggelapan pajak.
"Memungut pajak di masyarakat itu tidak mudah. Nah, kalau nanti pungut pajak kepada masyarakat ini banyak terjadi penggelapan pajak," tutupnya. (*)
Oleh: JuaraNews / jn
0 KomentarYomanius Untung menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar nota pengantar gubernur tentang Rapeda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Selengkapnya..
WAKIL Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan Perda Trantibumlinmas hadir untuk melindungi rasa aman masyarakat Selengkapnya..
PERDA Perlindungan Anak lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah dan legislatif yang menjadi payung hukum dalam mengawal perlindungan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Pilkada.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB