JuaraNews, Bandung - Komis IV DPRD Jawa Barat menilai pembangunan bandara Kulon Progo masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga proyek tersebut mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Bandara Kertajati Jawa Barat tidak termasuk sehingga menjadi lambat dalam pembangunannya.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdul Latip saat melakukan rapat kerja dengan pimpinan DPRD D.I Yogyakarta untuk membahas komparasi program-program kerja di bidang infrastruktur dan pembangunan Bandara Kulon Progo beberapa waktu lalu.

"Kita telah banyak belajar dengan Provinsi Yogyakarta terkait dengan masalah insfrastruktur, ada beberapa program yang sebetulnya kita mengawali terlebih dahulu untuk program bandara, Bandara Kulon Progo belakangan memulainya, namun lebih dahulu selesai karena Bandara Kulon Progo masuk dalam PSN tapi bandara Kertajati tidak masuk, sehingga kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat," katanya.

Selain masalah bandara, lanjut dia, ada juga masalah tentang infrastruktur ada beberapa kesamaan yaitu refoccusing anggaran karena pandemi Covid-19.

"Banyak juga pembangunan insfrastruktur yang harus ditangguhkan karna memerlukan dana yang besar, termasuk masalah kemantapan jalan yang turun juga," ujarnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa kesamaan masalah terkait infrastruktur seperti beberapa refoccusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Sedikit banyak terkena refoccusing, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang karena dananya besar maka ditangguhkan sementara," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Zulkifli Chaniago mengatakan, pihaknya banyak bertanya tentang pekerjaan-pekerjaan di bidang infrastruktur khususnya masalah Bandara Kulon Progo yang baru mulai di tahun 2017-2018 dan kini sudah selesai.

Sementara, kata dia, bandara Kertajati mulai dari tahun 2002 dan hingga tahun 2021 belum juga selesai. "D.I Yogyakarta mempunyai bargaining position yang cukup bagus dengan pusat," katanya.

Lebih jauh ia menerangkan, pihaknya juga banyak bertanya soal beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan insfrastruktur dan yang paling menonjol mengenai masalah bandara Kulon Progo yang startnya 2017-2018 tapi rampung lebih dahulu.

"Dibandingkan dengan Jawa Barat yang starnya tahun 2002 sampai dengan 2021 enggak finish-finish, dan ini akan menjadi PR yang lain untuk Jawa Barat yaitu masalah tol Cisumdawu serta Aksesibilitas," terangnya.

Menurutnya, yang pertama dilakukan di Jawa Barat adalah bagaimana memberikan dorongan akselerasi percepatan penyelesaian pembangunan tol Cisumdawu. 

Pasalnya, jika tol Cisumdawu selesai maka akan terjadi akselerasi penyelesaian dan fungsi-fungsi bandara Kertajati, selain itu diperlukan komunikasi khusus antara daerah dan pusat untuk percepatan pembangunan.

"Jadi yang pertama bagi kita di jawa barat adalah bagaimana dilakukan akselerasi untuk percepatan penyelesaian tol Cisumdawu, karena dengan tol Cisumdawu selesai maka pasti terjadi juga akselerasi penyelesaian dan fungsi-fungsi bandara kertajati , itu yang pertama dan yang kedua ini berkaitan dengan lobi - lobi daerah dengan pemerintah pusat," tutupnya. (*)

Oleh: satria negara / stn