JuaraNews, Bandung - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Zulkifli angkat suara soal anggaran dari pemerintah pusat yang diperuntukan untuk pembebasan lahan Daerah Irigasi Caringin.

Pasalnya, anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan tersebut masih belum memadai.

"Ya kan pemerintah pusat akan membantu penyelesaian tersebut dari sisi anggaran sebesar Rp300 hingga Rp400 miliar, tapi hanya turun Rp20 hingga 50 miliar," katanya beberapa waktu lalu.

Alhasil, kata dia, pembebasan lahan seluas 20 hektar untuk Daerah Irigasi Caringin tak kunjung usai.

"Jadi endingnya kita ingin mewujudkan irigasi yang bagus, mengalirkan air ke sawah-sawah kita, menaikkan kesejahteraan petani tidak bisa terwujud kalau dengan pola seperti itu," ujarnya.

Ia menuturkan, masalah Daerah Irigasi Caringin dulu sempat tergerus pada kisaran tahun 2017/2018 lantaran bencana alam, sehingga beberapa pekerjaan pun sempat tertunda.

"Daerah Irigasi Caringin dulu sempat tergerus di tahun 2017/2018 karena bencana alam tapi ini kan jadi delay pekerjaan yang kita inginkan, padahal itu diatas 1500 hektar sawah yang bisa terairi andai DI Caringin bisa terealisasi," ujarnya.

Menurutnya, Daerah Irigasi Caringin merupakan salah satu noktah saja untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional yang harus menjadi perhatian semua baik itu irigasinya maupun pintu air yang cukup memprihatinkan kondisinya di Jawa Barat.

"Kita banyak bendungan yang tidak terurus, saya sempat ungkap soal banyaknya pintu air dengan gedebong pisang, saya kira itu tidak boleh terjadi," tuturnya.

Ia menilai, bagaimana bisa mewujudkan kemandirian pangan daerah yang sudah jadi perda di Jabar, jika pintu air pembagi dan sebagainya saja tidak terurus.

"Belum lagi hampir dari 50 persen di Cirasea dari 53 pintu air itu, 50 persen nya rusak dan ini PR untuk kadis PSDA pemprov untuk mendata dan mengajukan anggaran yang dibutuhkan dan akan kita lakukan secara bertahap, " tandasnya. (*)

Oleh: satria negara / stn