KPU Jabar Pastikan tak Ada Pemungutan Suara Ulang
- 28 November 2024 | 19:03:00 WIB
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Komisi I DPRD Jawa Barat fokus mengkaji pengelolaan dan inventarisasi aset-aset yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Anggota Komisi DPRD Jabar, Toni Setiawan mengatakan tujuan inventarisasi aset tersebut agar lebih tertib dalam pengelolaannya. Sehingga nantinya bisa optimalkan dengan baik.
Pasalnya, kata Toni banyak aset Pemprov Jabar yang masih belum aman, secara legalitas hukum. Belum lagi masih ada aset yang terbengkalai dan tidak dimaksimalkan.
“Masalah yang menjadi fokus perhatian di antaranya soal status kepemilikan, administrasi, dan pengelolaan,” ujar politisi partai Demokrat ini.
Dikatakan, perhatian terhadap aset daerah itu telah disampaikan Komisi I kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan inventarisasi agar lebih tertib dalam pengelolaannya.
“Lahan-lahan tidur termasuk aset bangunan jangan sampai terbengkalai dan tidak berdaya guna, karena kalau dibiarkan akan menjadi persoalan di kemudian hari,” tegasnya. (*)
bas
0 KomentarYomanius Untung menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar nota pengantar gubernur tentang Rapeda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Selengkapnya..
WAKIL Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan Perda Trantibumlinmas hadir untuk melindungi rasa aman masyarakat Selengkapnya..
PERDA Perlindungan Anak lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah dan legislatif yang menjadi payung hukum dalam mengawal perlindungan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB