JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil menghadiri rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin via konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (28/9/2021).

Gubernur Ridwan Kamil mengungkapkan, Pemprov Jabar terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai program. Ada 3 solusi yang sedang dijalankan Pemprov Jabar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Solusi pertama adalah menurunkan beban pendapatan masyarakat, seperti sekolah gratis dan kesehatan gratis. Kedua, menekan angka kemiskinan dengan rutilahu. Ketiga, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan usaha.

“Kami punya Kredit Mesra. Kita ada program Satu Desa Satu Usaha. Sudah 3.000an desa dan 5.000 tenaga usaha dalam tiga tahun. Lalu ada Satu Pesantren Satu Produk, kami baru sanggup 2.000-an pesantren punya usaha dalam tiga tahun dari 9.000 pesantren yang ada di desa-desa,” kata Kang Emil.

“Serta kalau didukung APBN, program Satu Pesantren Satu Produk saya kira dalam 2024 bisa menjadi pengentasan kemiskinan berbasis pesantren,” imbuhnya.

Sementara itu, Wapres mengatakan, ada 2 tantangan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pertama, memastikan program perlindungan sosial. Kedua adalah menyelenggarakan program pemberdayaan bagi masyarakat kelompok miskin ekstrem.

"Isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem," kata Wapres.

Guna memastikan 2 hal tersebut berjalan optimal, kata Wapres, semua jajaran kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, dan pihak non-pemerintah bersangkutan mesti memastikan program tepat sasaran.

"Saya meminta kepada para gubernur dan bupati untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah prioritas menerima semua program yang dilaksanakan," tuturnya.

Menurut Ma’ruf, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk intens berkoordinasi dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di daerah. (*)

jn