JuaraNews, Bandung - Sungai Citarum identik dengan pencemaran dan efek kerusakan lingkungan seperti banjir. Bahkan 2018 sempat dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia.

Namun seiring dengan intervensi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri, kondisi Citarum berangsur membaik.

Atas pencapaian tersebut, Komandan Satuan Tugas Citarum Harum Ridwan Kamil yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk mengoordinasi pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum mendapat kesempatan menyampaikan capaian tersebut.

Presentasi dilakukan di hadapan para pemimpin dunia dan stakeholders lingkungan hidup di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26 yang digelar di Venue Indonesia Pavilion at COP 26 - UNFCCC, Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11/2021).

Pada event tersebut, Ridwan Kamil menjadi salah satu panelis dalam dialog yang bertema “Panel Dialogue: Scaling Up Governance and Collaborative Actions In Combinating Marine Plastic Litter Towards Climate Actions In Indonesia.” bersama Menko Marvest Luhut B Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup Denmark Leu Wermelin, Direktur Kerja Sama Internasional dan Infrastruktur Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup Jepang Ryuzo Sugimoto.

Pemulihan Citarum penting diketahui dunia bukan hanya karena statusnya sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat. Citarum yang memiliki panjang 270 kilometer itu telah turun temurun menjadi sumber kehidupan bagi 18 juta warga di 13 kabupaten/kota yang dilintasi DAS. Sungai ini juga vital bagi kemakmuran 682.227 hektar lahan di 1.454 desa.

Pada pengukuran kualitas air 2018 menunjukkan Citarum dalam kondisi cemar berat setara Indeks Kualitas Air (IKA) 33,43 poin. Namun angkanya terus membaik sejak 2020-2021 dan masuk kategori cemar ringan dengan IKA 55 poin.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, target awal sebetulnya kualitas air Citarum cemar sedang tapi kini bisa menjadi cemar ringan. Mutu air Citarum juga sudah masuk dalam kelas dua, di mana memungkinkan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama.

Selain itu ada 26.231,24 hektare lahan kritis di sepanjang aliran DAS Citarum yang telah dihijaukan. Angka ini di atas dari target 2021 yang hanya 15.516,99 hektare. Target 2025 ada 80.174,99 lahan dihijaukan. Kemudian pengelolaan sampah juga sudah mencapai 2.700 ton per hari.

Kemudian penanganan keramba jaring apung sudah melebihi target yakni dari 28.234 unit namun bisa mencapai 33.868 unit.

Untuk pengelolaan sumber daya air dan pariwisata, luas volume dan genangan air yang sudah dibereskan mencapai 90 persen dari target 70 persen. Dari sisi penegakan hukum, ada 131 kasus pengaduan. Dari jumlah tersebut 15 di antaranya sudah diputus pengadilan pidana dan sanksi administrasi ada 70 kasus.

Dalam penanganan dan perbaikan DAS Citarum ini satgas menggunakan prinsip yang sama seperti penanganan COVID-19 yakni teori pentaheliks: akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintahan, dan media. Dengan adanya program Citarum Harum, penanganan Sungai Citarum menurutnya berjalan lebih optimal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Prima Mayaningtyas mengatakan Parameter Chemical Oxygen Demand (COD) angka pencemaran industri menunjukan penurunan signifikan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. "COD tahun ini jauh menurun, nilainya sudah tidak jauhberbeda dari standar baku mutu," ucapnya.

Hal serupa juga terjadi di level pencemaran yang dihasilkan limbah domestik atau Biological Oxygen Demand (BOD) menunjukan angka pencemaran industri menurun sejak 2020 lalu.

DLH Jabar juga mencatat adanya penurunan pencemaran Sungai Citarum dari limbah domestik dari 2019 ke 2020. Selain itu, tingkat erosi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun lalu hal ini terukur dalam Total Suspended Solid (TSS).

Dalam dua tahun terakhir, kontribusi sampah yang masuk ke Sungai Citarum berkurang banyak sampai 42 perden dibanding dengan sebelum program Citarum Harum bergulir.

Satgas Citarum menargetkan Citarum memiliki mutu air kelas II setara dengan nilai IKA sebesar 60 poin yang ditargetkan tercapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2025. (*)

bas