JuaraNews, Bandung - Pemprov Jabar terus berakselerasi dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi digital dengan meluncurkan Program Pendanaan Online atau Panon Jabar. 

Program untuk mewujudkan ekosistem digital dan membuka peluang bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maupun koperasi mengikuti pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Jabar ini diresmikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (31/1/2022).


Hadir pada acara tersebut, Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Gatot Pambudhi Putranto, Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan OJK RI Tris Yulianta, Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi, Direktur Bank BJB, Advisor Garuda Financial Agus Prabowo (Kepala LKPP 2015-2018), serta para pelaku usaha di Jabar.


Ridwan Kamil mengemukakan, saat ini Pemprov Jabar telah membuat inovasi digital dalam urusan percepatan pengadaan melalui pemanfaatan platform digital.


"Jawa Barat sedang full speed pada digital society. Ada sejumlah indikator untuk merespons tiga disrupsi, yaitu pemanasan global, digital 4.0, dan pandemi Covid-19. Salah satu kebanggaan kita dapat menghadirkan pelaku UMKM dan koperasi sebagai mitra dalam pembangunan Jabar melalui platform e-Commerce," ungkap Ridwan Kamil.


Menurut Kang Emil, platform digital mempermudah urusan bisnis dan pemilihan perusahaan menjadi lebih merata. Panon Jabar bisa menjadi solusi dalam menghadirkan perusahaan-perusahaan kecil untuk unjuk gigi dalam kerja sama pembangunan dengan Pemprov Jabar dengan kualitas yang baik.


Pendanaan Online melalui Fintech Lending memang masih asing digunakan oleh penyedia di lingkungan pemerintahan. Namun tidak menjadi halangan bagi Pemprov Jabar untuk melakukan inovasi. Dalam hal ini Pemprov Jabar menjadi pelopor dalam penggunaan Fintech Lending melalui program Panon Jabar.


Panon Jabar merupakan kolaborasi antara Pemprov Jabar dengan AFPI dan lembaga lain seperti Bank BJB, Investree, Koinworks, maupun lembaga Fintech Lending lainnya yang tergabung dalam AFPI.


Banyak manfaat yang bisa diperoleh dalam Program Panon Jabar,  di antaranya kemudahan bagi penyedia untuk mengajukan pendanaan, dan proses dilakukan secara online.


Selain itu juga meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang dan jasa (value for money), memberikan akses pendanaan modal kerja kepada UMKM dan koperasi dengan proses yang lebih cepat, efisien, serta serba digital dengan syarat yang lebih mudah.


"Online ini membuat demokratisasi bisnis. Kalau dulu harus perusahaan besar dan mereka butuh jenjang panjang. Nah, sekarang dengan Panon Jabar selama kualitas bagus dia (UMKM) bisa bertumbuh. Cukup dengan melampirkan bukti SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) atau Kontrak Kerja bisa mendapat jaminan pinjaman pengadaan," papar Emil.


Dalam menjalankan inovasi tersebut, Pemprov Jabar berkolaborasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI
untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa, terutama bagi pelaku UMKM.


"Sejak ada e-catalog, tidak ada lagi perusahaan membawa beking. Sekarang, mah silakan aja masuk e-commerce. Ini sebuah terobosan," tutur Gubernur.


"Jadi poinnya, revolusi digital akan mengangkat negara kita melompat lebih cepat," pungkasnya.


Selain meluncurkan Program Jabar Panon, Pemprov Jabar melakukan pula diseminasi penggunaan Panon Jabar kepada seluruh penyedia di lingkungan Provinsi Jabar.


Hal ini penting agar para penyedia mengetahui bagaimana tata cara penggunaan Panon Jabar, sehingga ke depan dapat digunakan untuk kebutuhan pendanaan bagi penyedia rekanan pemerintah daerah. (*)

jn