KPU Jabar Pastikan tak Ada Pemungutan Suara Ulang
- 28 November 2024 | 19:03:00 WIB
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengemukakan, sekolah vokasional masih menjadi harapan dalam mencetak tenaga kerja andal. Apalagi di era yang serba dinamis tentu sangat dibutuhkan individu dengan kemampuan tinggi yang siap menjawab tantangan zaman.
Karena itu, Sekda Jabar mengapresiasi sekolah vokasi atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah menyiapkan fasilitas teaching factory dengan baik. Ia pun mendukung terbentuknya ekosistem bisnis bagi produk yang dihasilkan sekolah vokasi.
Dalam kunjungan kerjanya ke SMK Negeri 9 Bandung, Setiawan mengapresiasi kesiapan sekolah kejuruan ini sebagai salah satu dari 35 SMK di Jabar yang akan dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Saat ini dan ke depan yang sebenarnya paling cocok sekolah ini harus banyak alternatif, vokasional salah satu tujuan. Karena sekolah vokasional sangat dibutuhkan, dia harus punya keahlian," tutur Sekda Setiawan di SMKN 9 Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (3/2/2022).
Adapun beberapa teaching factory yang ditinjau Sekda di SMKN 9 Bandung, mulai dari kompetensi keahlian Usaha Perjalanan Wisata, Akomodasi Perhotelan, Jasa Boga, Patiseri, Kecantikan Kulit, Kecantikan Rambut, Busana Butik, hingga Desain Komunikasi Visual.
Lebih lanjut Setiawan menyebut, dengan segala kesiapan yang sudah dimiliki SMKN 9 Bandung atau pun 34 SMK lainnya di Jabar, maka langkah berikutnya yang tak boleh terlupakan adalah mencari offtaker (pembeli atau penyalur) dari produk barang atau pun jasa yang dihasilkan SMK.
Menurut Setiawan, sasaran BLUD SMK di Jabar yang sudah diproses mulai 2021 lalu tersebut merupakan SMK terpilih yang dipandang mempunyai potensi dan kesiapan menjadi SMK BLUD. Sebanyak 35 SMK terpilih itu berdasarkan proporsi bidang keahlian, serta keterwakilan Cabang Dinas Wilayah.
Dengan berstatus BLUD, maka diharapkan meningkat keterserapan lulusan SMK dalam dunia kerja, sehingga meningkatkan pula perekonomian Jabar. BLUD juga menjadi tempat belajar yang utama bagi siswa SMK dengan keleluasaan dalam pengelolaannya baik dari keuangan, maupun inovasi.
"Di SMKN 9 ekosistemnya sudah terbentuk. Insya Allah, bersama Kadisdik, kalau sudah jadi BLUD, kita bantu bagaimana produk-produk yang dihasilkan tersalurkan dengan baik," ujarnya.
"Pemerintah juga bertugas bagaimana menghubungkan ini semua. Jadi, SMK-SMK ini memproduksi kemampuannya, pemerintah akan menyalurkan kepada yang membutuhkan," sambungnya. (*)
Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja di SMKN 9 Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (3/2/2022).
jn
0 KomentarKETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Selengkapnya..
SEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB