Kirmir TPU Cikutra Jebol, 18 Makam Dipindahkan
- 28 November 2024 | 17:57:00 WIB
Disciptabintar Kota Bandung telah mengevakuasi 2 Jenazah dan 18 Makam di TPU TPU Cikutra ketempat yang lebih aman.
Disciptabintar Kota Bandung telah mengevakuasi 2 Jenazah dan 18 Makam di TPU TPU Cikutra ketempat yang lebih aman.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
Garut, Juaranews - Sebanyak 985 unit ruang kelas sekolah dasar (SD) yang tersebar di 42 kecamatan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, rusak berat. Ruang kelas rusak berat itu mengancam keselamatan jiwa anak sekolah. Anggota Komisi IV Fraksi PDIP DPRD Garut Yudha Puja Turnawan mengatakan, total ruang kelas SD di di Garut tercatat sebanyak 9.504 unit di 1.535 sekolah. Dari ribuan ruang kelas itu, 985 lokal rusak berat, 2.016 sedang, dan 1.785 ringan.
"Sedangkan yang berkondisi baik 4.718 lokal," kata Yudha Puja Turnawan, di Gedung DPC PDIP Garut, dikutip iNews, Sabtu (01/10/2022).
Ketua DPC PDIP Garut menyatakan, jumlah ruang kelas yang diperbaiki Pemkab Garut pada 2022 sangat sedikit, hanya memperbaiki 15 unit di 12 sekolah. Kemudian, hanya 25 unit ruang kelas akan diperbaiki pada 2023.
"Rencana sebanyak 25 lokal untuk 2023 itu didapat dari nota pengantar Bupati Garut untuk RAPBD tahun anggaran 2023 dalam Paripurna yang digelar di DPRD Garut hari ini. Kami menginginkan yang diperbaiki jangan hanya 25 ruang kelas, tetapi ditambah jumlahnya dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran," ujarnya.
Yudha Puja Turnawan akan meminta anggota PDIP di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Garut untuk menambah ruang kelas kelas yang akan diperbaiki pada 2023. Selain itu akan menggalang komunikasi dengan fraksi lain terkait penambahan tersebut.
"Harus ada keberpihakan. Kita prioritaskan (perbaikan) yang rusak berat dahulu. Sebanyak 985 ruang kelas rusak berat itu sangat mengancam keselamatan jiwa anak-anak sekolah," tutur Yudha Puja Turnawan.
Dia berharap setiap fraksi di DPRD Garut memiliki komitmen mendorong pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal terutama di sektor publik. Dengan demikian, porsi perbaikan ruang kelas dapat berubah mengingat pembahasan masih berlangsung hingga November 2022.
"Pembahasan masih berjalan antara DPRD dan Pemkab Garut. Ketok palu nanti di akhir November 2022 untuk APBD 2023," ucapnya.
Diketahui, dua ruang kelas SDN Dunguswiru II di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut mengalami rusak berat. Kerusakan yang terjadi di ruang kelas 5 dan 6 itu telah terjadi bertahun-tahun. Berdasarkan informasi yang diterima, sekolah yang didirikan tahun 1976 ini juga memiliki ruang kelas lain namun mengalami kerusakan parah. Kini bangunan kelas telah roboh.
Dari pengamatan di dua ruang kelas rusak, kerusakan dialami pada dinding yang telah retak dan berlubang. Kondisi serupa terjadi pada atap, berlubang dan nyaris runtuh.
"Rusaknya akibat gempa besar yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Tahun berapa persisnya saya lupa karena baru bertugas di sini," kata Kepala SDN Dunguswiru II Leli Sulistia beberapa waktu lalu.
Aep
0 KomentarSEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Selengkapnya..
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB