JuaraNews, Bandung - Alih kewenangan perizinan yang semula dipegang kabupaten/kota dan kemudian dilimpahkan ke provinsi ternyata masih menyisakan persoalan. Hal ini dikemukakan oleh Komisi I DPRD Jabar saat melakukan rapat kerja dengan Pemkab Sukabumi dan instansi perizinan provinsi bertempat di Pendopo Kabupaten Sukabumi, pekan lalu.

Anggota DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengatakan, pihaknya menerima masukan dari masyarakat terkait sulit dan lamanya proses perizinan usaha setelah diambil alih Pemprov Jabar. Oleh karena itu DPRD merasa merasa perlu mengklarifikasi terkait kendala terkait proses perizinan.

"Ada masukan dari masyarakat, ini akan berdampak pada dua hal, ketelitian yang bisa merugikan pemerintah sendiri karena akan berkurang PAD (Pendapatan Asli Daerah) sampai berdampak pada lapangan pekerjaan. Ini harus kami cek kebenarannya," kata Irfan dalam pertemuan tersebut.

Menurut Irfan, pihaknya juga mendapatkan informasi adanya Pemkab/Pemkot yang enggan memberikan data-data perizinan kepada provinsi karena khawatir akan terbuka semuanya.

Menanggapi hal ini, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpasu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Susi, menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi adanya penggantian kepanitian BKPRD. Namun lanjut Susi sebenarnya hampir semua perijinan hanya tinggal rapat pleno saja.

Proses perijinan saat ini bisa dilihat secara online. “Dan kami pun sama sekali tidak menahan-nahan data atau persyaratan yang diajukan," katanya.

Saat ini, menurutnya, pihaknya sedang membangun sistem serta SDM yang lebih memadai agar kendala yang dihadapi bisa ditanggulangi. (*)

ude