Bey Machmudin Lantik Pj Wali Kota Tasikmalaya
- 28 November 2024 | 19:35:00 WIB
BEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024).
BEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024).
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jabar bekerja sama dengan lembaga Indonesian Politic Research and Consulting (IPRC) melakukan survei tentang toleransi di Jabar. Survei dilaksanakan di 27 kabupaten/kota pada Maret 2023 dan melibatkan 1.200 responden.
Kepala Badan Kesbangpol Jabar Iip Hidajat menuturkan, survei tersebut bertujuan untuk melihat tingkat toleransi di Jabar. Adapun hasil survei akan menjadi dasar Pemda Provinsi Jabar dalam mengambil kebijakan, khususnya untuk memperkuat toleransi di Jabar.
"Nantinya, hasil dari survei tersebut dapat menjadi tolok ukur atau dasar pertimbangan kami dalam mengambil kebijakan. Hal apa saja yang perlu ditingkatkan, hal apa saja yang memang sudah baik," ucap Iip di Kota Bandung, Rabu (19/4/2023).
Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 90,6 persen responden menyatakan bersedia bertetangga dengan orang lain yang berasal dari agama lain, 88,9 persen responden menyatakan bersedia memberi bantuan pada tetangga yang berasal dari orang lain, 92,2 persen responden menyatakan bersedia berteman dengan orang yang berasal dari agama lain.
Kemudian, 90,8 persen responden menyatakan ajaran agamanya mengajarkan untuk bergaul dan menghormati penganut agama lain, 92,6 responden menyatakan setuju terhadap pernyataan "hidup berdampingan antar-pemeluk agama tidak terhindarkan bagi bangsa Indonesia yang majemuk, maka tidak perlu saling menghina."
Selain itu, 92,1 persen responden menyatakan setuju terhadap pernyataan "Pemerintah harus melindungi kelompok yang mendapat kekerasan dari kelompok lain," dan 69,9 persen responden menyatakan setuju terhadap pernyataan "setiap orang punya hak untuk beribadah, maka acara keagamaan apapun di lingkungan saya tidak boleh dilarang/dihentikan."
Menurut Iip, ada banyak upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan Badan Kesbangpol Jabar untuk menjaga toleransi, di antaranya menggelar dialog antarsuku dan agama terutama di kalangan milenial.
"Salah satunya kita gelar secara rutin Jambore Kebangsaan. Para pesertanya kaum milenial dari suku dan agama yang berbeda yang ada di Jawa Barat. Di situ kita diskusi _problem solving_ dan lain-lain dengan menghadirkan berbagai narasumber agar lebih terarah," ucapnya.
Hasil dari dialog tersebut, kata Iip, cukup signifikan mengubah pola pikir kaum milenial di Jabar menjadi lebih terbuka wawasan, lebih moderat dan tidak emosional.
Selain Jambore Kebangsaan, Badan Kesbangpol Jabar juga telah melakukan kegiatan lain untuk memupuk toleransi dan persatuan, seperti Jambore Ormas, Duta Bela Negara, Bangkit Milenial Fest.
bas
0 KomentarBEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024). Selengkapnya..
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Selengkapnya..
SEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB