JuaraNews Bandung - Literasi Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Diskusi yang didukung oleh USAID dan Internews ini bertemakan 'Politik Identitas Sudah Basi di Mata Gen Z, Kenapa Masih Dipolitisasi?'.

Digelar secara daring, kegiatan diskusi stakeholders ini melibatkan akademisi, polisi muda, pemangku kebijakan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), analis media, dan Generasi Z yang didominasi mahasiswa dari berbagai kampus.

Menurut Guru Besar dan Pakar Komunikasi Politik LSPR, Prof. Dr. Lely Ariani, politik identitas selain digunakan untuk politik praktis demi meraih simpati masyarakat, tapi juga kini sudah merambah ke lingkungan pemilih, dengan menyatakan akan memilih karena calon berdasarkan dari golongan tertentu.

"Bahkan pada saat Pilpres 2019, ramai istilah cebong dan kampret," kata Prof. Lely dalam diskusi, Selasa (19/11/2024).

"Politik identitas dimanfaatkan para politisi supaya dapat melemparkan janji-janji kepada masyarakat yang sudah terpecah oleh politik identitas itu sendiri," kata Prof. Lely melanjutkan.

Sementara Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat, Hedi Ardia, mengakui, bahwa politik identitas masih dianggap menjadi cara yang efektif dalam meraih suara pemilih.

Dia mencontohkan, ketika debat publik Pilkada 2024, salah satu pendukung pasangan calon menyatakan untuk memberi dukungan kepada paslon yang merupakan putra daerah.

"Soalnya politik identitas seringkali menyentuh emosi dan rasa bangga suatu komunitas yang dituju," ungkap Hedi.

Kemudian politisi muda dari PKB, Rivqy Abdul Halim, juga mengungkapkan fenomena politik identitas menjadi negatif karena hanya dipakai untuk meraih simpati tertentu dan demi menjelekkan lawan politik.

"Politik identitas menjadi runcing lalu ditunggangi beberapa politisi untuk menciptakan isu-isu sensitif," kata Rivqy.

Dia turut menitikberatkan pentingnya partisipasi politik dari kaula muda, baik itu millennial maupun Generasi Z, supaya dapat mengikis politik identitas yang tersebar selama tahapan Pilkada 2024.

"Keaktifan partisipasi politik dapat mendegradasi politik identitas yang kian negatif," kata Rivqy.

"Saya melihat para pemilih pemuda gen z dan milenial ini masih apatis dalam politik," ujar Rivqy menambahkan.

Lalu perwakilan Media Analyst Drone Emprit Slovenia Mandala atau yang akrab disapa Mbak Ove menyatakan, platform Twitter atau X masih menjadi ladang tersebarnya gagasan-gagasan politik hingga politik identitas.

Menurut dia, terdapat akun-akun buzzers dengan jumlah followers yang fantastis, yang kerap menaikkan narasi soal politik, baik berupa dukungan maupun serangan.

"Akun buzzer dengan followers besar itu biasanya menyematkan story telling," kata Mbak Ove.

Sedangkan di platform TikTok, kata Mbak Ove, masih menjadi rujukan media bagi masyarakat Indonesia.

Hasil pemantauannya menunjukkan, bahwa konsumsi TikTok berkontribusi pada hasil pemenangan Pilpres 2024 dibandingkan sosial media yang lainnya.

"Kontennya ini biasanya fokus pada perbedaan identitas seperti agama suku ras atau golongan tertentu," kata Mbak Ove.

"Retorikanya itu sering memecah belah dan mempromosikan eksklusivitas atau memainkan isu senstif seperti agama dan juga etnis," ungkapnya melanjutkan.

Melalui sinergi antara pemantauan media sosial, peningkatan literasi digital, serta kerja sama antarlembaga, diharapkan Generasi Z dapat lebih melek politik terutama soal politik identitas yang kerap digunakan menjelang Pilkada 2024. 

Dengan begitu, partisipasi pemilih dari kalangan pemilih pemula diharapkan dapat meningkat pada Pilkada 2024. (*)

bas