JuaraNews, Bandung – Para stakeholder ketenagakerjaan di Jawa Barat “Ngariung” di Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka, Selasa (18/02/2020). Mereka membahas perlindungan pekerja migran melalui model Jabar Migrant Service Center (JMSC).

Ngariungnya para stakeholder ini merupakan agenda Kadis Meeting, sebuah forum pertemuan seluruh kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat dengan Kadisnakertrans Jabar. Forum yang digagas sejak Mei 2019 atau 3 bulan setelah M. Ade Afriandi mendapat amanah dari Gubernur Jabar sebagai Kepala Disnakertrans Prov. Jabar. Fokus Kadis Meeting  awal kinerja 2020 adalah perlindungan pekerja migran di Jabar, meeting ini sebagai "warming up” dalam upaya mengoperasionalkan JMSC di tahun 2020.

Para stakeholder yang hadir dalam Kadis Meeting di antaranya para Kadisnaker Kabupaten dan Kota se-Jabar, tampak hadir Kadis Kota Bandung, Cimahi, Tasikmalaya, Cirebon, Bekasi, dan Depok, serta Kadis Kab. Sukabumi, Cianjur, Subang, Cirebon, Majalengka, Karawang, Purwakarta, Indramayu, dan lainya diwakili Sekretaris atau Kepala Bidangnya. Selain itu, unsur OPD Pemprov dihadiri DP3AKB, DPMDesa, Dis KUK.

Bank bjb dihadiri pimpinan Divisi serta para Pemimpin Cabang Bank bjb se-Jabar. Stakeholders lainnya dari Kuwu Majasari dan Camat Sliyeg, Asosiasi P3MI (Apjati dan Aspataki), Koperasi Keluarga Migran Indonesia (KAMI), APPMI, BP3TKI Kemnaker, SMK Indramayu, dwn Koord. LTSA di 6 Kab/Kota di Jabar. Kadis Meeting ini menghadirkan pemapar kebijakan yaitu Kepala BPS Prov. Jawa Barat, Asdep BPJS Ketenagakerjaan, Pemimpina Divisi Hubungan Kelembagaan Bank bjb, serta Direktur Keuangan dan SDM PT. BIJB selaku pengelola Bandara Kertajati.

Kadis Meeting kali ini ada yang baru, beda dari rapat birokrat biasanya, setelah pengantar pembuka meeting diawali dilanjut "jejak" pendapat atau persepsi partisipan meeting tentang pekerja migran (positif atau negatif) dan tentang model JMSC ini, sekaligus pembagian kelompok untuk diskusi terarah tentang leadership, financing, human resources, data, dan empowerment yang perlu dikupas dalam mengoperasionalkan JMSC.

Kadisnakertrans Jabar mengatakan Kadis Meeting kali ini merupakan Kadis Meeting plus karena dihadiri oleh multi stake holder yang berkaitan dengan pekerja Migran maupun ketenagakerjaan di Jabar. Itulah alasan dilakukan jajak pendapat atau persepsi untuk mengukur pemahaman partisipan dalam menyikapi kebijakan perlindungan pekerja migran di Jabar. Sebanyak 70,23 % partisipan menilai pekerja migran itu potensi dan sisanya dinilai sebagai masalah. Sedangkan untuk pemahaman partisipan tentang JMSC sebanyak 82,14 % mengatakan belum tahu. Hasil jajak ini menjadi ulasan dalam paparan Kadisnakertrans Jabar dan pemapar lainnya, serta diskusi terfokus para partisipan Kadis Meeting sesuai kelompoknya.

JMSC merupakan upaya sistematis yang wajib diberikan Pemda Prov. Jabar kepada rakyatnya yang berminat menjadi pekerja migran. Penelusuran minat menjadi pekerja migran berperan penting dalam bisnis proses JMSC sekaligus mengawali data ketenagakerjaan, selanjutnya proses rekrutmen, pelatihan tersertifikasi, dan penempatan dalam jabatan serta negara tujuan penempatan harus dilakukan secara sistematis dan benar. Sehingga ketika pekerja migran kembali ke Indonesia dan ke Jabar, masih tetap dalam sistem navigasi Pemprov Jabar. Oleh karena itu, JMSC selain memberi perlindungan pekerja migran di Jabar, juga ikut menjamin negara tujuan penempatan tidak terdampak permasalahan migran.

Kepala BPS Jabar dalam paparannya selain mendukung JMSC karena akan membantu BPS dalam penyediaan data ketenagakerjaan, nuga mengharap dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan Sensus Penduduk online yang baru dimulai beberapa waktu yang lalu.

Demikian pula Asdep BPJamsostek Wilayah Jawa Barat sebagai bagian integral JMSC karena telah mengikat kerjasama dengan Bank bjb dan Disnakertrans Jabar, mengedepankan perlunya aspek hukum di negara tujuan penempatan. Bank bjb diwakili Pemimpin Divisi Hub. Kelembagaan akan terus mensupport Disnakertrans Jabar dalam mengelola migran, termasuk menambah payment point di LTSA-LTSA dan layanan KUR.

BIJB Kertajati akan dijadikan bandara yang ramah kepada PMI, demikian diungkap Dir. Keu dan SDM  utk mendukung operasional JMSC, selain itu BIJB pun merasa mendapat support dan mengapresiasi upaya Disnakertrans mengintegrasikan BIJB ke dalam bisnis proses JMSC.

Pembahasan JMSC yang dimulai sejak jam 08.30 dan diikuti dengan antusias, memasuki diskusi kelompok tahap kedua diberikan kesempatan kepada peserta per kelompok untuk menyampaikan kondisi eksisting perlindungan migran di Jabar dan gap yang terjadi selama ini. Hasilnya terunuskan ke dalam 5 (lima) pilar mainstream migran, yaitu leadership, financing, human resources, data, dan empowerment. Kelima pilar dengan muatannya ini akan digunakan untuk memperkuat bisnis proses JMSC.

.

Sebelum Kadis Meeting berakhir, setiap konten "pilar" yang memuat kondisi eksisting dan "gap" direspon Kadisnakertrans Jabar untuk diolah Disnakertrans Jabar sebagai bahan kebijakan untuk operasional JMSC. Banyak hal-hal baru yang tidak terfikirkan sebelumnya saat merumuskan JMSC, yang bisa dijadikan penguatan untuk dioperasionalkan oleh masing-masing stake holders sesuai fungsinya, maupun terintegrasi dan tersinergi antar multi stake holders JMSC.

.

Selain itu, perlu dipahami dalam JMSC itu ada 2(dua) fungsi yaitu sebagai forum multi stake holder untuk merumuskan kebijakan perlindungan pekerja migran sebagai mainstream dan terintegrasi dalam kebijakan pemda, serta fungsi admintratif layanan pra-during-purna pekerja migran dengan prinsip "no one left behind".

.

"Kita harus pahami bahwa mengelola migran itu adalah bisnis, tetapi bisnis memanusiakan manusia. Migran tidak akan pernah berhenti, karena itu migrasi membuat perubahan di negara tujuan.

.

Sebagai penutup, Kadisnakertrans mengajak semua stake holder membangun semangat berkolaborasi utk JMSC, hadirkan mainstream migran sebagai kebijakan terintegrasi dan bersinergi.

.

"Semangat kolaborasi terbentuk karena kita mampu berintegrasi dan bersinergi" tutupnya. (*)

ude