JuaraNews, Bandung- Pemerintah Jawa Barat memberikan Bantuan Sosial (Bansos) Kepada masyarakat Jabar yang terdampak pandemi Covid19. Namun Penyaluran Bantuan tersebut sempat mendapat penolakan dari masyarakat hal ini dinilai pembagian bantuan sosial dianggap tidak proporsional, jumlahnya.

Sebelumnya DPRD Jabar Sempat mengusulkan kepada Gubernur Ridwan Kamil untuk berhati-hati dalam penyaluran Bansos ini, pasalnya dana Bansos yang nilainya tidak profesional tersebut berpotensi dapat menjadi gejolak sosial bagi masyarakat.

“Saya pernah menyampaikan pada saat forum rapat pimpinan DPRD Provinsi Jabar beserta jajaran Satgas Covid-19 Provinsi Jabar untuk berhati-hati dengan skenario pemberian bansos kepada warga," katanya, Sabtu

Menurutnya, Jika tidak matang perencanaannya, maka alih-alih membantu warga yang terdampak tapi Pemprov Jabar justru bisa menjadi pemicu terjadinya gejolak sosial di akar rumput.

"Fenomena penolakan untuk menerima bantuan yang terjadi di hampir seluruh pelosok Jawa Barat ini meskipun sifatnya belum massif, namun bagaimanapun harus diantisipasi sedini mungkin,” ungkapnya.

Untuk meredam gejolak sosial di masyarakat terkait bantuan sosial ini, Asep menegaskan, hal itu bukan pada berapa pintu yang disediakan pemerintah bagi warga yang berhak menerima bantuan. Akan tetapi seberapa besar ruang fiskal yang dimiliki pemerintah.

“Mengapa kericuhan ini bisa terjadi? Sederhana saja kok jawabannya, pemerintah punya uang berapa banyak? Bukan pada berapa pintu (bansos) yang disediakan pemerintah. Itu saja,” pungkasnya (*)

bas