Presiden Minta Kemendikdasmen Kaji PPDB Zonasi
- 29 November 2024 | 12:05:00 WIB
PRESIDEN Prabowo Subianto menginstruksikan Kemendikdasmen untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan PPDB Zonasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menginstruksikan Kemendikdasmen untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan PPDB Zonasi.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Di masa new normal yang akan diberlakukan di beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat sebaiknya ada simulasi secara massif tentang penerapan protokol kesehatan terlebih dahulu.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh kepada wartawan saat dimintai keterangan terkait akan ditetapkan new normal di Jabar.
Menurutnya, tes massif protokol kesehatan Covid-19 perlu dilakukan di beberapa lini agar mengetahui kesiapan masyarakat dalam menghadapi tatanan kehidupan baru ini.
“Pada prinsipnya kami DPRD Jabar setuju dengan new normal, hanya saja tidak boleh gegabah. Kalau mau dipaksakan 1 Juni, perlu ada simulasi secara masif,” ungkapnya, Sabtu (30/5/2020).
Untuk memulai kenormalan baru, Oleh juga meminta Pemprov Jabar untuk terus menggenjot pemeriksaan masif, memberi subsidi masker pada warga, membuat skema protokol kesehatan untuk sekolah berasrama seperti pesantren.hingga segera mengatur tata laksana beribadah yang aman di masjid-masjid bersama MUI Jabar.
"Juga meminta agar kebutuhan para warga difabel dapat turut diperhitungkan dengan matang sebelum kenormalan baru dimulai," katanya.
Oleh Soleh menjelaskan, penerapan protokol kesehatan seperti physical distancing saat ini sudah diterapkan di sejumlah kantor atau instansi yang tetap beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung. Namun, hal serupa belum dilakukan di tempat yang selama ini tutup sementara seperti mall hingga sekolah.
Di seluruh tempat yang berpotensi banyak orang harus ada simulasi protokol kesehatan, karena faktanya saat menjelang lebaran kemarin di pasar dan tempat perbelanjaan tidak karuan suasanya. Sekolah juga, bagaimana cara mengatur jarak antar bangku minimal satu meter kan tidak mudah,” ungkapnya.
Oleh menyebutkan, simulasi serupa juga perlu dilaksanakan di operasional angkutan-angkutan umum. Mulai dari angkutan dalam kota hingga angkutan massal seperti kereta api, pesawat dan kapal laut.
“Sehingga simulasi ini perlu melibatkan semua lini. Pengaturan simulasi di sekolah melibatkan Dinas Pendidikan, pengaturan pasar melibatkan Disperindag. Semua dilakukan bekerjasama dengan gugus tugas,” ungkapnya.(*).
bas
0 KomentarPRESIDEN Prabowo Subianto menginstruksikan Kemendikdasmen untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan PPDB Selengkapnya..
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung kembali menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye, Kamis Selengkapnya..
BEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024). Selengkapnya..
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Selengkapnya..
SEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB