JuaraNews, Bandung - Anggota DPRD Jawa Batar Abdy Yuhana mengatakan politik hukum di Indonesia saat ini menjadi hal yang menarik ketika beberapa kebijakan negara di bidang hukum (RUU) menemui pro dan kontra.

Menurutnya, meskipun hal itu sesungguhnya wajar dalam perspektif negara demokrasi. Namun, lanjut dia, ada beberapa hal penting yang menjadi sorotan.

"Bahwa pembentukan hukum harus memenuhi aspek formil (prosedural) dan materiil (materi muatan) maknanya adalah jika dalam pembentukan hukum belum memenuhi aspek tersebut maka peraturan perundangan belum terbentuk," kata Abdy di Bandung, (22/7/2020).

Maka, ungkap dia, yang menjadi pertanyaan besar ketika aspek formil dan materiil saja belum dilakukan muncul reaksi yang berlebihan bahkan isu-nya bergeser ke pembubaran partai dan pemakzulan Presiden.

"Saya kira pada akhirnya masyarakat akan memahami maksud dari itu semua," ucapnya.

Dia menjelaskan, pembentukan hukum harus memenuhi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis agar memahamin maksud dari pembentukan hukum tersebut.

"Indonesia adalah negara hukum yang sumbernya dari kehendak rakyat, itulah disebut sebagai demokrasi konstitusional," tutupnya. (*)

Oleh: ridwan / rid