free hit counter code Tak Ada Urgensi, Budayawan Pertanyakan Wacana Penggantian Nama Provinsi Jabar - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Tak Ada Urgensi, Budayawan Pertanyakan Wacana Penggantian Nama Provinsi Jabar
    Kongres Sunda, Senin (12/10/2020)

    Tak Ada Urgensi, Budayawan Pertanyakan Wacana Penggantian Nama Provinsi Jabar

    JuaraNews, Bandung - Isu perubahan nama Jawa Barat menjadi provinsi sunda menuai pro-kontra dari berbagai kalangan budayawan. Pasalnya perubahan nama tersebut dinilai tidak memiliki augensi dengan kondisi Jabar saat ini.


    Diberitakan sebelumnya, wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda mencuat dalam Kongres Sunda di Perpustakan Ajip Rosidi, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

     

    Budayawan Sunda, Wawan Gunawan mengatakan, Jabar saat ini banyak masalah seperti intoleransi, pemerataan pendidikan, gizi buruk, peraturan daerah yang tidak konstitusional dan lain sebagainya membuat pergantian nama memjadi tidak substansial.


    "Saya dengar pro-kontra itu ada, tapi kalau menurut saya, prioritas sekarang mending ke subtansi karena tantangan masyarakat Sunda saat ini adalah kesejahteraan," ujar Wawan di Bandung, Rabu (14/10/2020).


    Wawan menjelaskan bahwa Sunda itu memiliki tiga babak, Sunda Bihari, Sunda Kamari, dan Sunda Kiwari. Menurutnya, di era Sunda Kiwari begitu banyak permasalahan, sehingga dirasa tidak efektif dalam penyelesaian masalah.

     

    "Apakah perubahan nama itu cukup subtansial dan signifikan dalam menjawab masalah-masalah Jawa Barat Kiwari atau hari ini," katanya.

     

    Dia menyebut Sunda Bihari dan Sunda Kamari itu harus jadi referensi untuk kita menyelesaikan masalah Sunda Kiwari ini.

     

    "Saya ingin perubahan yang subtansial, karena perubahan nama berpengaruh juga terhadap perubahan nama-nama seperti nama sekolah, perubahan nama dokumen. Jadi menurut saya prioritas tidak untuk sekarang-sekarang ini," tuturnya. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Kesbangpol Belum Terima Aduan Adanya Kisruh
    Partai Buruh Buktikan Raih Suara Paslon Pilkada
    Pasangan Ridho Sebut Kemenangan tak Bisa Dibegal
    MQ Iswara: InsyaAllah Dedi Mulyadi Gubernur Jabar
    Unggul di Quick Count, Ini Komentar Dedi Mulyadi

    Editorial



      sponsored links