Kirmir TPU Cikutra Jebol, 18 Makam Dipindahkan
- 28 November 2024 | 17:57:00 WIB
Disciptabintar Kota Bandung telah mengevakuasi 2 Jenazah dan 18 Makam di TPU TPU Cikutra ketempat yang lebih aman.
Disciptabintar Kota Bandung telah mengevakuasi 2 Jenazah dan 18 Makam di TPU TPU Cikutra ketempat yang lebih aman.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Konferensi pers yang digelar oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil pasca mengikuti rapat virtual bersama Presiden dan seluruh gubernur pada jumat (9/10) lalu, mendapatkan respon khusus dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat.
Ketua PMII Jabar, Fachrurizal menilai sikap RK dalam konferensi pers tersebut tidak pro terhadap rakyat.
"Beliau ini ambivalen (bermuka dua), kemarin kirim surat tembusan kepada Presiden terkait aspirasi buruh, sekarang terkesan mengarahkan rakyat dengan bilang kata Presiden Judicial Review (JR) saja ke MK kalau ga puas, ini kan tandanya beliau tidak pro terhadap rakyat," ujarnya kepada JuaraNews melalui pesan singkat Kamis (15/9/2020).
Ia menegaskan, sejak awal sikap RK memang tidak pro terhadap rakyat. Hal itu terlihat dalam Surat Gubernur Jabar yang tidak menyatakan sikap penolakan apapun terkait UU Cipta Kerja, melainkan hanya menyampaikan aspirasi dari kalangan buruh saja.
"Lihat kan apa saya bilang, beliau ini dari awal cuma pencitraan, memang ga ada sikap menolak UU Cipta Kerja. Jadi kemarin buruh itu kena prank." tegas Fras, sapaan akrab ketua PMII Jabar.
Dia juga melihat sikap RK tersebut mengindikasikan bahwa beliau tergiur oleh kepentingan investasi di Jawa Barat.
"Kan UU Cipta Kerja ini menyasar banyak kepentingan rakyat di Jabar, mulai dari Pendidikan, Agraria, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, Masyarakat Adat, dan sebagainya. Jangan karena banyak Mega proyek dan investasi yang akan dilaksanakan di Jabar, kaya Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, Kereta Cepat, dan sebagainya, beliau lantas tutup mata terhadap kepentingan rakyatnya yang sedang terancam," ungkapnya.
Selain itu, Fras juga mempertanyakan terkait rencana Gubernur Jabar yang akan mengumpulkan semua stakeholder untuk mengklarifikasi Pasal-pasal yang dianggap bermasalah di UU Cipta Kerja.
"Pertanyaannya begini, kalau nanti benar ada banyak pasal yang mengancam kita, terus itu Gubernur mau ngapain? Siap ga tuh buat tim atas nama Gubernur untuk JR ke MK?,"pungkasnya. (Alv)
Oleh: alvian hamzah / bas
0 KomentarSEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Selengkapnya..
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB