Bey Machmudin Dilantik Sebagai Deputi di Setneg
- 1 Desember 2024 | 11:54:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Secara umum Jawa Barat merupakan provinsi yang toleran dan anti kekerasan dalam kehidupan sosial dan keberagamaan. Hal itu diungkapkan Ketua Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Rizka Halida dalam Diseminasi Hasil Survei Nasional LSI: Kekerasan Ekstrem, Toleransi dalam Kehidupan Beragama di Jawa Barat.
Menurut Rizka, dari hasil suvei yang dilakukan periode 16 - 29 Mei 2022, mayoritas masyarakat Jabar menolak kekerasan ekstrem oleh kelompok-kelompok tertentu. "Mayoritas masyarakat Jabar menolak kekerasan ekstrem, namun juga masih ada kelompok masyarakat yang mendukung kekerasan ekstrem, seperti ingin ikut berperang atas nama agama ke negara-negara konflik," kata Rizka dikutip Minggu (11/6/2023).
Rizka juga menyebutkan, dari hasil survei berdasarkan kelompok umur, kebanyakan responden yang setuju kekerasan ekstrem dengan alasan membela agama dari kalangan kelompok umur remaja. Sedangkan kelompok umur dewasa dan lebih tua lagi tidak setuju. "Data dari kalangan remaja yang setuju kekerasan ekstrem atas nama agama bisa mencapai 45 persen, makanya perlu dijadikan catatan penting dan perhatian terutama dari pemerintah, bahwa potensinya ada," ujar Rizka.
Rizka menjelaskan bahwa pada 2019 tingkat intoleransi meningkat, tetapi di tahun 2022 menurun. Namun perlu diwaspadai dengan potensi tersebut di tahun 2024 bisa naik kembali. "Bisa naik kembali, tapi dengan catatan, jika tidak ada langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah timbulnya intolrensi," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jabar Iip Hidajat, optimis di tahun politik 2024, pemilu di Jabar akan berjalan aman dan lancar. "Dari pengalaman pemilu sebelumnya yang tidak ada konflik, lalu semakin bertambahnya kecerdasan dan pemahaman masyarakat di Jawa Barat tentang politik dan keragaman, maka saya optimis pemilu akan berjalan aman dan lancar," ujar Iip.
Pihaknya juga selama ini rutin melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya intoleransi atas nama agama dan kesukuan, di antaranya dengan menggelar dialog para pemuda dari berbagai agama dan suku. "Setiap tahun kita lakukan, di antaranya dengan menggelar kemah kebangsaan, yang di dalamnya diisi dengan dialog, game motivation building, dan lain-lain.
Hal itu dilakukan agar kondisi nyata keberagaman di Jawa Barat ini bisa dipahami secara komprehansif dan disikapi dengan bijak," pungkas Iip. (*)
ude
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Selengkapnya..
ALUMNI Cipayung Plus menyerukan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Selengkapnya..
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga Selengkapnya..
KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat H. Umuh Muchtar berikan kaos Jersey Persib di Lembur Pakuan Subang kediaman rumah Dedi Selengkapnya..
PEMPROV Jabar mengantisipasi terjadinya potensi bencana saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB