JuaraNews, Bandung - Saat ini Indonesia menempati peringkat 7 dunia sebagai negara dengan Pendapatan Rendah Menengah Dengan Utang Terbesar.

Hal tersebut diketahui berdasarkan Internasional Debt Statistik 2021, Bank Dunia mencatat sampai tahun 2019 utang Indonesia menembus US$ 402,08 miliar.

Menanggapai hal tersebut, Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi menilai, hal yang wajar jika negara berkembang memiliki utang kepada Bank Dunia.

Menurutnya, utang yang dilakukan negara merupakan upaya untuk memajukan bangsa dengan meningkatkan Infrastruktur.

Hanya saja, lanjut dia, melakukan utang terhadap Bank Dunia, harus senantiasa memperhatikan berbagai hal agar tidak mengancam masa depan bangsa.

"Saya kira persoalan utang itu lebih kepada manajemen utang, ketika berbicara manajemen utang kita juga berbicara tentang untuk keperluan apa utang itu dilakukan," kata Acuviarta saat dihubungi, Minggu (18/10/2020).

Dia menjelaskan, utang yang di lakukan dengan tepat jelas saja memberikan banyak manfaat dalam menumbuhkan perekonomian bangsa, namun jika utang yang dilakukan justru tidak tepat sasaran, akan semakin membobrokan negara itu sendiri.

"Selama ini orang hanya melihat rasio utang terhadap Produk Domestic Bruto (PDB)-nya saja, padahal utang itu tidak hanya tentang PDB tetapi banyak hal lainnya yang bisa berdampak jika tidak diperhatikan," jelasnya.

Acuviarta mengungkapkan, selama ini fokus pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur merupakan langkah yang sangat tepat karena seiringan dengan berkembangnya infrastruktur yang tepat, mampu mendongkrak roda perekonomian negara.

"Pembangunan infrastruktur tetap menjadi hal terpenting dalam perkembangan bangsa, karena tidak bisa dipungkiri dengan adanya infrastruktur yang maksimal, mampu mendongkrak perekonomian bangsa secara signifikan," ungkapnya.

Acuviarta menyebut, pemerintah harus tetap memperhatikan sejumlah skema agar setiap pembangunan yang dilakukan bisa berdampak baik bagi bangsa, sekaligus bisa menekan utang negara yang fantastis.

"Maka dari itu penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kebijakan utang agar lebih hati-hati, terutama dalam rangka memperkirakan bagaimana percepatan infrastruktur yang ada saat ini," tutupnya. (*)

Oleh: ridwan / rid