KPU Jabar Pastikan tak Ada Pemungutan Suara Ulang
- 28 November 2024 | 19:03:00 WIB
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Reynaldi Putra Andita Budi menegaskan, peran pers harus semakin diperkuat guna meluruskan dan menangkal hoax.
Menurutnya, semakin marak masyarakat menggandrungi media sosial, maka semakin besar pula risiko beredarnya berita atau informasi bohong alias hoax tersebut, yang bisa dengan mudah meresahkan bahkan menyesatkan masyarakat.
“Bahkan ketika Undang-undang ITE sudah diberlakukan, berita hoax terkadang tetap saja muncul. Maka dalam hal ini pers mempunyai peran yang sangat penting untuk meluruskan atau membantah info-info bohong agar tidak menyesatkan masyarakat,” tegas Reynaldi, di Bandung, Selasa (9/2/2021).
Ia menegaskan, segala berita atau informasi yang disiarkan media relative bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena pers berjalan dalam koridor hukum Negara, yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 1999.
“Bahkan dalam praktiknya, media harus patuh terhadap kode etik jurnalistik,” katanya.
Meski pers memiliki nilai kebebasan dalam menyampaikan kritik dari satu pihak terhadap pihak lain, kata dia, tetapi kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan karena sudah dinaungi undang-undang serta sejumlah aturan yang mengikatnya. (*)
Oleh: atep kurniawan / tep
0 KomentarYomanius Untung menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar nota pengantar gubernur tentang Rapeda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Selengkapnya..
WAKIL Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan Perda Trantibumlinmas hadir untuk melindungi rasa aman masyarakat Selengkapnya..
PERDA Perlindungan Anak lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah dan legislatif yang menjadi payung hukum dalam mengawal perlindungan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB