JuaraNews - Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2021 ini berpotensi mengalami kenaikan, karena dipengaruhi kenaikan kurs Dollar, pajak dari 5 menjadi 15 persen, serta keharusan penerapan protokol kesehatan.

"Haji di masa pandemi mengharuskan pemeriksaan swab, jaga jarak dan pembatasan kapasitas kamar, juga ada karantina dan lainnya. Itu semua tentu berdampak pada biaya haji," terang Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi H Dasir, dalam keterangannya, Rabu (7/4/2021).

Kementerian Agama (Kemenag) dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI hingga saat ini masih merumuskan besaran BPIH tersebut.

Pembahasan biaya haji, jelas Khoirizi, masuk dalam tahapan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi. Pembahasan dilakukan sambil menunggu informasi resmi terkait kepastian kuota pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari Arab Saudi.

"Belum ada ketetapan. Biaya haji tahun ini masih dibahas secara intensif oleh Panja Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," katanya.

Karena itu, kata Khoirizi, pembahasan biaya haji dilakukan dengan asumsi-asumsi kuota sesuai dengan skenario yang telah dirumuskan.

"Karena belum ada kepastian kuota, maka pembahasan biaya haji berbasis pada skenario yang bersifat asumtif, mulai dari kuota 30%, 25%, 20%, bahkan hingga hanya 5%," urai Khoirizi.

Khoirizi menagaskan, pihaknya bersama Komisi VIII terus berupaya mempersiapkan layaan terbaik untuk jemaah. Misalnya, untuk mengurangi mobilitas, tahun ini rencanany konsumsi akan diberikan tiga kali sehari. Sehingga, jemaah tidak perlu keluar untuk mencari makanan.

"Kemenag bersama Komisi VIII terus berusaha untuk semaksimal mungkin, kalaupun ada kenaikan biaya haji, hal itu tidak memberatkan jemaah," tandasnya.

Oleh: atep kurniawan / tep