Bey Machmudin Dilantik Sebagai Deputi di Setneg
- 1 Desember 2024 | 11:54:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung -Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Jawa Barat menggelar Diskusi Bincang Politik Soksi, yang digelar Rabu (5/5/2021).
Diskusi mengangkat tema "Persepsi Warga Jabar soal Capres 2024" dan hadir pembicara Direktur Kedai Kopi Kunto Arief, Antropolog Budi Rajab, dan Rektor Universitas Widyatama Prof. Obsatar Sinaga. Hadir sebagai opening speach Ketua Depidar SOKSI Jawa Barat Drs. H. Yod Mintaraga, SH.
Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Depidar SOKSi Jawa Barat Eko Arief Nugroho mengatakan, diskusi dilaksanakan di Gedung Golkar Jabar, Bandung, dan diikuti ratusan peserta secara online melalui aplikasi zoom.
Eko menjelaskan, diskusi akan mengungkap sejauh mana persepsi masyarakat Jabar terhadap calon presiden 2024 dan harapan-harapan masyarakat Jawa Barat terkait perhelatan demokrasi tersebut.
Ia menilai Jawa Barat memiliki karakteristik pemilih yang unik dan menarik jika dilihat dari perilaku pemilihnya. Terlebih lagi Jawa Barat memiliki jumlah pemilih terbesar di antara provinsi yang ada di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, katanya, jumlah Daftar pemilih Jawa Barat pada pemilu presiden 2019 sebanyak 32.636.846 pemilih dan pada pemilu 2014 sebanyak 33.045.082 pemilih. Jumlah ini merupakan yang terbesar dibandingkan provinsi lain.
Suara Partai Golkar sendiri pada pemilu 2019 sebanyak 3.226.962 suara, dan pada pemilu 2014 sebanyak 3.540.629 suara. Pada 2009 perolehan suara Partai Golkar di Jabar sebanyak 3,4 juta suara.
Eko mengatakan, sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), SOKSI ingin membuka wacana atau ide gagasan di ruang publik terkait pemikiran-pemikiran terkait pemilu di Indonesia. Selama ini, katanya, ormas lebih cenderung sebagai pihak yang memobilisasi massa dan legitimasi kader. "Melalui diskusi ini kita ingin membuka ruang lain, membuka dan memunculkan ide dan gagasan," katanya.
Secara tema, katanya, masalah persepsi masyarakat Jabar terhadap Capres ini sangat menarik karena ada hasil survei Kedai Kopi. Salah satu hasil survei ini, misalnya menyebutkan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menjadi tokoh partai yang berpotensi terpilih menjadi presiden 2024.
Survei tersebut memang dilakukan secara nasional, sehingga pada diskusi ini akan melihat dalam perspektif wilayah masyarakat Jawa Barat. "Jawa Barat juga memiliki karakteristik dan perilaku pemilih yang menarik dan sudah dibuktikan dalam pilpres-pilpres sebelumnya," pungkasnya. (*)
bas
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Selengkapnya..
ALUMNI Cipayung Plus menyerukan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Selengkapnya..
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga Selengkapnya..
KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat H. Umuh Muchtar berikan kaos Jersey Persib di Lembur Pakuan Subang kediaman rumah Dedi Selengkapnya..
PEMPROV Jabar mengantisipasi terjadinya potensi bencana saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB