Saeful Bachri:Anak Adalah Amanah, Perlu Dilindungi
- 1 Desember 2024 | 09:32:00 WIB
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat beberapa wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum mendapat perhatian lebih, karena potensi bencana yang rawan terjadi.
Kepala Pelaksana BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan, dari 13 kota dan kabupaten yang terlewati Sungai Citarum, jika dilihat dari sisi kajian risiko bencana terdapat dua jenis potensi bencana yaitu banjir dan longsor.
Untuk daerah rawan banjir yang menjadi perhatian mereka adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang. Sementara untuk rawan longsor, yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. "Di situ DAS Citarum melewati area-area yang kemiringannya cukup tinggi," ujar Dani dalam siaran Podcast Ngobrolin Citarum (Ngonci) di kantornya, Selasa (8/6/2021) kemarin.
Dikatakan Dani, karakteristik bencana yang rawan terjadi di DAS Citarum termasuk dalam becana hidrometeorologi basah dan kering. "Yang basah seperti banjir, longsor. Banjirnya juga ada banjir biasa, genangan, juga banjir bandang. Kebetulan di daerah aliran sungai itu bisa terjadi. Lalu untuk hidrometeorologi keringnya yaitu kekeringan. Ada beberapa daerah di DAS Citarum pada saat kemarau dia kekurangan air bersih," tuturnya.
Lainnya juga, kata Dani, karena DAS Citarum itu juga terdampak oleh patahan di Lembang dan lahan kritis di bagian barat, hal itu juga mempunyai kemungkinan mengalami gempa tektonik, dan juga gempa vulkanik, terkait dengan adanya gunung merapi di tempat tersebut.
Ia mengatakan, upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengantisipasi terjadinya bencana di DAS Citarum pihaknya mengeluarkan produk hukum yang disebut Rencana Aksi Citarum Harum. Di dalamnya, bukan hanya aspek-aspek pemulihan kualitas sungai, ekologi, ekosistemn dan segala macam, tapi juga mengatasi kebencanaannya.
"Jadi sebenarnya kita hanya tinggal mengikuti apa yang diarahkan dalam Rencana Aksi itu, dilaksanakan secara konsisten, maka aspek kebencanaannya juga akan banyak terkurangi risikonya," ucapnya.
Selain Satgas Citarum Harum, pihaknya juga bekerja sama dengan BBWS Citarum pemegang otoritas pengelolaan Sungai Citarum. "Mereka juga punya kapasitas karena anggarannya besar untuk melakukan berbagai mitigasi dari sisi strukturalnya. Pembuatan-pembuatan seperti bendungan, tanggul, dan sebagainya, termasuk situ-situ di DAS Citarum," ujar Dani.
Menurut Dani, Pemda Provinsi Jabar mempunyai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai blue print peningkatan ketangguhan masyarakat Jabar dari bencana. "Isinya adalah cetak biru kita untuk masyarakat tangguh bencana dalam kurun waktu 20 tahun. Kita menyadari Jabar ini daerah yang rawan bencana tinggi. Hampir setiap jengkal tanahnya itu punya potensi untuk longsor, banjir, angin putting beliung, dan lainnya. Maka satu-satunya kita bisa hidup dengan nyaman dan berkembang kebih maju di Jabar harus punya budaya tangguh bencana," kata Dani. (*)
ude
0 KomentarALUMNI Cipayung Plus menyerukan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Selengkapnya..
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga Selengkapnya..
KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat H. Umuh Muchtar berikan kaos Jersey Persib di Lembur Pakuan Subang kediaman rumah Dedi Selengkapnya..
PEMPROV Jabar mengantisipasi terjadinya potensi bencana saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Selengkapnya..
ASOSIASI Serikat Pekerja Indonesia memberikan tanggapan atas pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai kenaikan upah minimum sebesar 6,5% Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB