JuaraNews, Bandung - Komisi IV DPRD Jawa Barat menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mampu menunjang politik anggaran.

Pasalnya, ada beberapa Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat yang belum ditunjang dengan politik anggaran, yakni Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV dan V.

Seperti diketahui, yakni Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah yang masih menumpang di aset BPKAD Provinsi Jawa Barat, tepatnya eks venue arena pencak silat PON 2016.

Sementara, Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV yang mencakup 4daerah, di antaranya Kota Bandung, Kota Cimahi, Subang, dan Kabupaten Bandung Barat masih ngontrak.

Melihat hal itu, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Zulkifli Chaniago sangat menyayangkan hal tersebut.

"Sayangnya politik anggaran kita masih belum menunjang ke arah itu," kata Zulkifli.

Ia menilai, hal itu dapat menghambat pelayanan dari dinas tersebut, lantaran wilayah kerja mereka mencakup beberapa kabupaten/ kota.

"Itu tidak akan maksimal dalam melayani masyarakat. Sehingga pastilah pelayanan yang diberikan tidak maksimal," ucapnya.

Tak hanya itu, permasalahan program kegiatannya pun tak luput dari sorotan Komisi IV.

Menurutnya, itu terbukti dari beberapa poin yang bisa mengurangi kinerja dari Kantor Cabang Dinas ESDM, seperti pengurangan rasio elektrifikasi yang dibutuhkan.

"Buktinya ada kurang lebih rasio elektrifikasi yang dibutuhkan yang sudah diverifikasi dari sekitar 31 ribu menjadi hanya sekitar 8700 itu butuh dana namun alokasi anggaran untuk itu tidak ada," tutur Zulkifli.

Ia menyebut, penyebab masalah tersebut lantaran kurangnya anggaran dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan energi di Jabar.

"Padahal beberapa program yang dirasakan sangat berat seperti pertambangan (pembinaan , pengawasan dan pengendalian pertambangan) dan menaikkan presentase mix energi atau bauran energi yang akan menjadi pekerjaan rumah dari dinas ESDM," sebutnya.

Ia berharap, Gubernur Jawa Barat selaku pembuat kebijakan dapat menentukan aturan yang lebih baik lagi.

Menurutnya, hal itu menyangkut pembangunan Provinsi Jawa Barat yang masuk pada amanat Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

"Karena ini merupakan amanat Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diturunkan pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang masuk rencana kerja daerah untuk membangun Jawa Barat," tukasnya. (*)

Oleh: satria negara / stn