Bey Machmudin Dilantik Sebagai Deputi di Setneg
- 1 Desember 2024 | 11:54:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - DPRD Jabar meminta adanya terobosan baru dari kalangan pendidikan khususnya pendidik PPKn untuk menumbuhkan rasa cinta maupun penghayatan terhadap Pancasila.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Toni Setiawan menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi yang sangat berharga yang bersumber dari Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) dan Setara Institute yang menyebut telah terjadi pergeseran kultur di kalangan milenial. Sehingga, para milenial lebih tertarik, terbuka dan frontal dalam menyampaikan gagasan, serta lebih memiliki keinginan melakukan perdebatan dibandingkan zaman dahulu.
"Sehingga, metode indoktrinasi tidak akan cocok. Kalau metode zaman saya, 36 jam. Kalau seperti itu tidak akan cocok diterapkan ke kalangan milenial," jelasnya.
Oleh karena itu, menurut dia, harus ditemukan cara untuk mengatasi hal tersebut. Sebab, generasi milenial bisa dikatakan generasi media sosial karena piranti tersebut mempengaruhi banyak faktor.
"Makanya Pak Gubernur setuju, supaya diformulakan apa yang menjadi daya tarik kepada milenial sebelum masuk ke inti. Pak Gubernur setuju untuk melakukan suatu kegiatan yang melibatkan psikomotorik peserta didik," tuturnya.
Ia mencontohkan, hari senin peserta didik melakukan penghayatan tentang sila 1, hari selasa tentang penghayatan sila 2, dan seterusnya. Sehingga, kegiatan penghayatan tersebut akan mewarnai hari-hari para peserta didik di lingkungan sekolah.
"Ke depannya dibutuhkan suatu konsentrasi khusus untuk para peserta didik, lalu akan ada konferensi pendidik mata pelajaran PPKn akan berjalan. Karena kajian lebih lanjut harus disinergikan dengan kelembagaan seperti, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas)," lanjutnya.
Pasalnya, pengamalan dan pengahayatan Pancasila harus seragam dalam penyampaiannya. Sebagai langkah awal, Jabar akan melakukan konferensi untuk menyamakan persepsi dan menentukan apa buku yang terbaik bagi pembelajaran PPKn di sekolah.
Meski begitu, jika dilihat dari buku pelajarannya sudah terdapat skolastik dan sisio drama tetapi kedua hal tersebut belum diketahui berjalan atau tidak saat pembelajaran. Oleh karena itu,
hal tersebut yang akan dikaji bersama dan akan dilihat performa dari para pendidik.
"Melalui konferensi pendidik mata pelajaran PPKn sehingga akan terjawab apa yang menjadi kebutuhan para pendidik dalam menyampaikan pengalaman dan penghayatan Pancasila," tukasnya. (*)
bas
0 KomentarYomanius Untung menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar nota pengantar gubernur tentang Rapeda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Selengkapnya..
WAKIL Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan Perda Trantibumlinmas hadir untuk melindungi rasa aman masyarakat Selengkapnya..
PERDA Perlindungan Anak lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah dan legislatif yang menjadi payung hukum dalam mengawal perlindungan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB