Bey Machmudin Lantik Pj Wali Kota Tasikmalaya
- 28 November 2024 | 19:35:00 WIB
BEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024).
BEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024).
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Pemprov Jabar tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) meski saat ini Covid-19 masih menjadi pandemi bahkan cenderung meningkat.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, beberapa sektor terpaksa harus ditunda demi penanganan pandemi Covid-19.
Namun komitmen Pemprov Jabar pada program penanggulangan HIV/AIDS tetap dilakukan. Pandemi Covid-19 telah mendisrupsi banyak hal, di mana berbagai kegiatan banyak dikurangi bahkan diberhentikan.
“Tapi ada hal-hal yang sifatnya fundamental terus kita pertahankan. Salah satunya adalah strategi terkait HIV/AIDS selama masa pandemi ini," ujar Emil saat menjadi pembicara Webinar Kompas Talk 'Strategi Daerah Menanggapi AIDS selama Pandemi Covid-19' di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (22/7/2021).
Hingga 2020 kumulatif kasus HIV di Jabar 49.474 kasus, sedangkan AIDS sebanyak 11.686 kasus. Sementara Januari- Juni 2021, capaian tes HIV mencapai 47.645 tes, sebanyak 1.253 di antaranya positif.
Dari jumlah HIV positif, sebanyak 57 persen merupakan kelompok lelaki seks lelaki (LSL), 9 persen pasangan, 8 persen kelompok pekerja seks, 5 persen pelanggan pekerja seks, 3 persen pengguna narkoba suntik, 2 persen waria, dan 16 persen lain- lain.
"Seiring waktu akumulasi HIV sekitar 49.479. Kemudian yang AIDS kurang lebih sekitar 11.686," sebut Emil
Pemprov Jabar hingga kini terus memberikan layanan HIV/AIDS. Berdasarkan data Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA) hingga Juni 2021, ada 9 layanan MMT (methadone maintenance therapy), kemudian ada 179 IMS, 1.037 VCT, 1.067 PITC, ARV sebesar 100, layanan PMTCT 7 persen.
Namun pada masa pandemi, Pemprov Jabar menyesuaikan layanan kepada ODHA dengan protokol kesehatan Covid-19. Salah satunya membatasi jumlah kunjungan pasien ke layanan kesehatan untuk mengurangi penularan Covid-19.
Kemudian tetap aktif tes HIV, kegiatan mobile (pelayanan di luar puskesmas), serta tes dengan pembatasan jumlah orang. Terakhir, akses layanan obat ARV tetap berjalan dengan pembatasan jumlah orang berkunjung.
"Selama pandemi ini di Jabar memang terjadi penurunan karena pembatasan untuk memastikan layanan tidak terganggu oleh potensi penularan Covid-19," kata Emil.
Dengan berbagai langkah ini, diharapkan ada tiga nol (three zero) yang bisa tercapai pada 2030. Three zero terdiri dari tidak ada lagi penularan infeksi baru HIV, tidak ada lagi kematian akibat AIDS, serta tidak ada lagi stigma dan diskriminasi ODHA.
"Three Zero 2030 kita komitmen. Zero New HIV Infection dengan terdiagnosis 90 persen, Zero AIDS Related juga sama. Harapan kita semua bisa hidup dengan setara dengan Zero Discrimination," kata Ridwan Kamil. (*)
jn
0 KomentarBEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024). Selengkapnya..
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Selengkapnya..
SEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB