Saeful Bachri:Anak Adalah Amanah, Perlu Dilindungi
- 1 Desember 2024 | 09:32:00 WIB
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Vakisinasi Covid-19 di pondok pesantren di Jabar masih tergolong rendah, maka dari itu program vaksinasi di pondok pesantren harus diterus digencarkan oleh pemerintah.
Demikian disampaikan, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Sidkon Djampi, menurutnya program vaksinasi ini penting dilaksanakan, Meningkat banyak jumlah pondok pesantren di Jabar.
"Permohonan vaksinasi yang menyasar pada pondok-pondok pesantren ini saya juga sampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Agama dan Menteri Polhukam tadi dalam sesi webinar dan diapresiasi oleh Gubernur, Polda Jabar,"ucap Sidkon, Minggu (25/7/2021).
Sidkon menyebut, bahwa hingga sampai saat ini angka persentase vaksinasi di pondok-pondok pesantren belum signifikan. Hal ini disebabkan besarnya jumlah pondok pesantren di Jawa Barat yang mencapai sekitar 12.000.
"Saya sudah berulang-ulang ingatkan sejak awal pandemi, bahkan sejak pembahasan Raperda di pada tahun 2020 meminta agar pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kluster pesantren. Progres vaksinasi sampai saat ini di pondok pesantren belum terlalu banyak, apalagi kalau dibilang persentase dari jumlah sekitar 12.000 pondok pesantren di Jawa Barat"kata Sidkon.
Meskipun jumlahnya belum signifikan, Sidkon tetap mengapresiasi pihak-pihak yang telah melakukan vaksinasi di pondok-pondok pesantren di Jawa Barat.
"Tadi pagi saya mendapatkan kabar dari Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar sudah memulai vaksinasi di Pondok Pesantren. Saya kira belum lama, tapi setidaknya ini sudah memulai gerakan vaksinasi di pondok-pondok pesantren diantaranya di Garut, Sumedang, dan beberapa waktu yang akan datang di Cirebon serta daerah lainnya"ungkap Sidkon yang merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar tersebut.
Menurutnya, Komiten bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Forkompinda yang ada terutama yang memiliki semacam definisi kesehatan dalam hal ini TNI dan Polri kami sangat mengapresiasi kepada Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar yang sudah menginisiasi vaksinasi ke pondok-pondok pesantren.
Lebih lanjut Sidkon menjelaskan, hadirnya Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Jawa Barat juga dapat memacu tanggung jawab sekaligus hak Pemprov Jabar untuk membantu secara masif proses vaksinasi pada pondok-pondok pesantren hingga tuntas.
"Kalau saya berharap tuntas di tahun 2021 vaksinasi di pondok-pondok pesantren terutama di pensantren-pesantren salaf atau tradisonal di Jawa Barat,"ujarnya.
"Saya memiliki keyakinan dan harapan setelah vaksinasi ini selesai kita akan bercengkrama dengan covid-19 seperti kita bercengkrama dengan virus flu biasa,"pungkasnya. (*)
bas
0 KomentarALUMNI Cipayung Plus menyerukan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Selengkapnya..
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga Selengkapnya..
KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat H. Umuh Muchtar berikan kaos Jersey Persib di Lembur Pakuan Subang kediaman rumah Dedi Selengkapnya..
PEMPROV Jabar mengantisipasi terjadinya potensi bencana saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Selengkapnya..
ASOSIASI Serikat Pekerja Indonesia memberikan tanggapan atas pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai kenaikan upah minimum sebesar 6,5% Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB