JuaraNews, Bandung - DPRD Jabar mengapresiasi paparan dari Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas Pendidikan Jabar guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa terobosan seperti diantaranya berhasil memperjuangkan 17 ribu formasi lebih guru P3K khususnya di Jawa Barat, Iapun menilai akan berefek kepada kesehahteraan guru di Jawa Barat.

“Kami apresiasi dari Dinas Pendidikan mempunyai konsep untuk perubahan pendidikan di Jawa Barat, yaitu dimana berhasil di perjuangkan 17 ribu lebih formasi guru untuk P3K di Jawa Barat tentu ini meningkat dari yang di harapkan semoga ini berefek kepada kesejahteraan guru di jawa barat karena ini energi positif bagi dunia pendidikan," katanya di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jabar Wilayah VII Kota Cimahi, Rabu, (18/8/2021).

Gus Ahad juga menyoroti desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai sudah membaik dan iapun melalui Komidi V akan merekomendasikan untuk menambah kembali Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di Jawa Barat karena dinilai masih belum ideal.

“Lalu KCD di jawa barat alhamdulillah desentralisasi nya semakin bagus, kami merekomendasikan untuk menambah jumlah KCD di jawa barat karena ideal nya satu KCD mengelola 150 sekolah," lanjutnya.

Dirinya menyambut baik bantuan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMI) di integrasikan dengan pelayanan bagi siswa yang miskin agar sekolah sekolah swasta akan tetap mendapatkan bantuan dengan persyaratan ada subsidi bagi siswa miskin.

“Karena banyak kasus anak anak yang kurang mampu yang tidak masuk negeri tapi tidak mampu juga untuk bersekolah di sekolah swasta karena terkendala biaya, ini sebuah solusi yang baik," ucapnya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana nanti akan mengitegrasikan anak anak yang biasa di pesantren yang selama ini tidak tercatat sebagai capaian pendidikan ketika mereka lulus itu supaya di _link_ -kan dengan pusat dengan kegiatan PKBM.

“Jadi nanti anak lulusan pesantren tidak hanya mendapatkan ijasah dari pesantren tapi dapat juga ijasah pamet C, Saya kira disdik harus menjalin kolaborasi dengan biro kesra agar ini bisa segera terwujud," tutup Abdul Hadi. (*)

bas