JuaraNews, Bandung – Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Jabar mesti digelar tepat waktu pada bulan September tahun ini. Karena tak ada urgensinya, kegiatan empat tahunan untuk memilih pengurus baru itu harus diundur.

"Ada rumor yang menyebut Musorprov harus diundur, karena pengurus sibuk menyiapkan perhelatan Porprov yang rencananya akan digelar pada November. Padahal tak ada kaitannya, silakan saja Porprov digelar, tapi sebaiknya Musorprov digelar terlebih dahulu," kata anggota Komisi V DPRD  H. Yod Mintaraga, kepada wartawan, Rabu (30/3).

Legislator Partai Golkar itu menyebutkan, penyelenggara Porprov adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama daerah yang ditunjuk. Sedangkan KONI Jabar hanya bertindak sebagai regulator. "Sehingga alasan bahwa KONI sibuk menyiapkan Porprov adalah tidak tepat. Toh sistem sudah berjalan dengan baik, walau kepengurusan berganti," ujar Ketua Depidar SOKSI Jabar ini.

Tidak Ada Masalah

Hal senada dikemukakan Ketua Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jabar H. Phinera Wijaya. "Dulu kepengurusan almarhum Bang  Azis baru dilantik bulan Juni 2010, langsung dihadapkan pada Porprov di Bandung Raya bulan berikutnya, dan tidak ada masalah," tandasnya.

"Ketika kepengurusan Ketua KONI Jabar Pa Ruslan berakhir di April 2010, langsung digelar Musorprov (Dulu Musda, red) bulan itu juga, lalu pelantikan di awal Juni, dan di bulan Juli kepengurusan Almarhum Bang Azis lah yang mengawasi jalannya Porprov (dulu Porda, red). Tak ada itu Pa Ruslan berniat memperpanjang jabatan agar bisa gelar Porprov," jelas pria yang Akrab dipanggil Kang Icak ini.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golkar ini juga menyebut kepengurusan Ahmad Syaefudin telah menggelar Porprov dua kali, yaitu 2014 dan 2018. "Jadi mengapa harus memaksakan ingin mengurus yang ketiga kalinya. Biarlah pengurus baru yang melaksanakan tanggung jawab itu."

Lanjut kang Icak, jika berbicara regulasi atau aturan tentunya harus sesuai dengan AD/ART KONI. "Ya, normatif saja. Kalau memang tidak ada aturannya, kenapa mesti dipaksakan. Tapi kita juga harus hargai itikad baiknya," tutupnya. (*)

ude