free hit counter code Cegah Penyakit Mulut dan Kuku Hewan, DKPP Jabar Bentuk Unit Respon Cepat - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Cegah Penyakit Mulut dan Kuku Hewan, DKPP Jabar Bentuk Unit Respon Cepat
    Ilustrasi Petugas memeriksa kesehatan hewan sapi antisipasi penyakit mulut dan kuku

    Cegah Penyakit Mulut dan Kuku Hewan, DKPP Jabar Bentuk Unit Respon Cepat

     

    JuaraNews, Bandung - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat bergerak cepat menyusul munculnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di sejumlah daerah. 

     

    Kepala DKPP Jabar M Arifin Soedjayana mengemukakan, usai Dinas Peternakan Jawa Timur melaporkan adanya kasus PMK pada Gubernur Jawa Timur, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kabupaten/ Kota untuk mencegah dan mewaspadai adanya temuan kasus PMK, serta membentuk Tim Unit Respons Cepat PMK. 

     

    “Jawa Timur melaporkan tanggal 5 Mei, dari informasi tersebut, kami langsung koordinasi dengan daerah agar meningkatkan kewaspadaan, juga membentuk Tim Unit Respons Cepat PMK. Ada laporan dari Garut diduga ada kasus PMK di sana,” kata Arifin di Kota Bandung, Rabu (11/5/2022). 

     

    Menurut Arifin, pada 7 Mei, DKPP Jabar bersama Tim Balai Veteriner Subang langsung mengambil sampel terduga PMK di Garut. Selain di Garut, pada hari berikutnya sampel juga diambil di lokasi terduga di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Banjar. 

     

    “Sejumlah sampel terkonfirmasi 100 persen positif PMK,” ujarnya. 

     

    Arifin merinci, temuan kasus PMK positif ada di Leles, Garut sebanyak 25 ekor sapi potong, 3 ekor sapi perah dan 5 ekor domba. 

     

    Sementara di Tasikmalaya 18 sampel sapi dinyatakan positif PMK, dan 11 ekor sapi di Kota Banjar dinyatakan positif 100 persen PMK. 

     

    Pihaknya langsung mengeluarkan surat edaran pada kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/ Kota Jawa Barat untuk mewaspadai penyebaran PMK. 

     

    “Kami juga menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder peternakan di Jabar, sekaligus inspeksi ke Pasar Hewan Tanjungsari Sumedang dan Manonjaya, Tasikmalaya,” tuturnya. 

     

    Arifin menegaskan, pihaknya menyiapkan strategi dan rencana penutupan jalur pengeluaran ternak dan pasar ternak. 

     

    Selain itu juga penutupan pemasukan media pembawa dan melakukan pengawasan lalu lintas ternak terutama di dua check point Losari dan Banjar.

     

    “Dari 1 April sampai 10 Mei ada 5.025 ekor sapi potong, 294 domba, 578 kambing, dan 11 kerbau masuk lewat dua check point itu yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali,” terang Arifin. 

     

    Hingga Selasa (10/5/2022), pihaknya juga aktif melakukan penelusuran dan pencegahan di sejumlah titik, sekaligus memperkuat informasi dan sosialisasi terkait PMK, hingga vaksinasi dan pengobatan suportif.

     

    “Strategi lain adalah biosecurity dan dekontaminasi,” tambahnya.

     

    Guna memperkuat pencegahan dan kewaspadaan PMK di Jabar, pihaknya tengah menyusun surat edaran Gubernur Jawa Barat untuk Bupati dan Wali Kota terkait penanganan PMK. 

     

    “Selanjutnya akan ada rapat koordinasi penanganan PMK dengan Bupati dan Wali Kota,” ujarnya. 

     

    Arifin juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik berlebihan dengan PMK.

     

    "PMK bukan zoonosis, jadi penyakit ini tidak bisa menular dari hewan ke manusia. Aman mengkonsumsi produknya selama dimasak dengan benar," pungkas Arifin. (*)

     

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin Lantik Pj Wali Kota Tasikmalaya
    KPU Jabar Pastikan tak Ada Pemungutan Suara Ulang
    6 Petugas TPS Meninggal di Pilkada Serentak Jabar
    2 Faktor Ini Kunci Dedi-Erwan Unggul di Pilgub
    Kesbangpol Belum Terima Aduan Adanya Kisruh

    Editorial



      sponsored links