Bey Machmudin Lantik Pj Wali Kota Tasikmalaya
- 28 November 2024 | 19:35:00 WIB
BEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024).
BEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024).
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
Jakarta, Juaranews – Sebanyak 13 Juta jiwa masrakat Indonesia jatuh miskin. Angka itu didapatkan setelah Bank Dunia (World Bank) mengubah ketentuan mengenai perhitungan paritas daya beli atau Purchasing Power Parities (PPP).
Untuk memantau tingkat kemiskinan internasional, World Bank telah mengubah dasar perhitungannya. Saat ini, berdasarkan laporan World Bank bertajuk 'East Asia and The Pacific Economic Update October 2022: Reforms for Recovery', lembaga keuangan dunia itu menerapkan Purchasing Power Parities (PPP) 2017. Sebelumnya, untuk memantau tingkat kemiskinan dunia ini, World Bank mendasarkan perhitungannya pada PPP 2011.
Pada PPP 2011, garis kemiskinan ekstrem ditetapkan pada level US$ 1,90 atau Rp 28,946,50 per orang per hari dengan asumsi kurs Rp 15.253,00. Sedangkan pada PPP 2017, angka itu ditetapkan pada US$ 2,15 atau Rp 32.755 per orang per hari.
Sementara itu, batas golongan masyarakat kelas berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income class) naik dari US$ 3,20 menjadi US$ 3,65 per orang per hari. Batas penghasilan kelas menengah ke atas (upper middle income class) pun naik dari US$ 5,50 menjadi US$ 6,85 per orang per hari.
Menurut Bank Dunia, perubahan indikator garis kemiskinan untuk menentukan kelas menengah diambil dengan menggunakan median dari garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Faktor penting dari perubahan indikator yang ditetapkan World Bank ini didasarkan pada perubahan tingkat harga di negara yang bersangkutan terutama Amerika Serikat (AS).
"Harga yang relatif lebih tinggi menyiratkan penurunan daya beli sehingga menghasilkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi," catat Bank Dunia.
Disigi dari penghasilan atau income, perubahan dasar penghitungan penghasilan masyarakat yang ditetapkan World Bank itu terang saja mengubah struktur kelas masyarakat dunia termasuk Indonesia. Setidaknya, tercatat sebanyak 33 juta orang kelas menengah-bawah di Asia turun kelas menjadi miskin. Angka penurunan kelas terbanyak, didominasi oleh Indonesia dan China.
Dari 33 Juta masyarakat Asia yang mengalami penurunan kelas itu, sebanyak 13 Juta jiwa kelas menengah-bawah Indonesia mesti turun kelas. Kini mereka harus rela berstatus miskin. Sementara di Cina, setidaknya tercatat sekitar 18 juta orang bernasib serupa.
Begitu juga dengan kelas menengah-atas. Di Indonesia, setidaknya tercatat 27 Juta orang turun kelas menjadi menengah-bawah. Adapun di Cina, mereka yang turun kelas tercatat sekitar 115 juta orang. Perhitungan itu memaparkan, di mana sekitar 174 Juta jiwa kelas menengah-atas Asia turun kelas menjadi menengah-bawah.[]
Oleh: Aep Ahmad Senjaya / Aep
0 KomentarBEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024). Selengkapnya..
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Selengkapnya..
SEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB