Jakarta, Juaranews – Untuk mengembangkan kompetensi bagi pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja, pemerintah menggelontorkan sejumlah anggaran dalam program Kartu Prakerja. Program ini diluncurkan pemerintah Indonesia mulai April 2020. Menjelang tahun 2023, pemerintah kembali melanjutkan program ini dengan sasaran sebanyak 1.5 Juta pekerja.

Untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2023 mendatang, pemerintah menganggarkan Rp 5 triliun. Bantuan peningkatan kemampuan dan produktivitas angkatan kerja menjadi fokus dalam program tersebut. Pada pelaksanaannya, program ini akan berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pascapelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

"Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” ujar Menko Airlangga dalam Rapat Komite Cipta Kerja, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (03/10/2022).

Nantinya, lanjut Airlangga yang juga Ketua Komite Cipta Kerja itu menjelaskan program Kartu Prakerja 2023 akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi COVID-19.

Besaran dan Skema Insentif Kartu Prakerja 2023

Seperti dirilis laman setkab.go.id, Airlangga menjelaskan program kartu prakerja merupakan hasil rapat di mana, para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bantuan sosial hingga akhir kuartal IV-2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya.

Mengenai besaran, menurut Airlangga penerima manfaat akan menerima insentif semilai Rp 4.2 Juta per individu. Angka itu merupakan penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja 2023.

Besaran sejumlah itu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Dalam pelaksanaannya, menteri yang berasal dari Partai Golkar ini menyebut program Kartu Prakerja akan diimplementasikan secara daring, luring, maupun bauran serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial (bansos) dari kementerian/lembaga lainnya seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Kartu Prakerja.

“Guna mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap dilanjutkan,” kata Airlangga.

Menjelang pelaksanaannya, Airlangga mengingatkan agar seluruh pihak agar dapat mulai melakukan persiapan serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait adanya berbagai perubahan mengingat skema normal akan segera dilaksanakan pada awal tahun 2023.

Aep