JuaraNews, Bandung - Penasehat Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat Irfan Suryanagara menggangap rencana Pemerintah pengenaan pajak untuk sembako hingga pendidikan yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan salah besar.

Menurutnya, rakyat menengah kebawah saat ini masih sedang kesulitan dengan tingginya harga sembako, apalagi jika dipungut pajak hal itu akan menambah beban rakyat.

Atas dasar itu, DPD Demokat menolak wacana tersebut. Apalagi sampai benar-benar direalisasikan.

"Kami DPD Partai Demokrat Jabar menolak tegas wacana itu. Ditengah pandemi Covid-19 dimana perekonomian masyarakat sedang sulit," kata Irfan, belum lama ini.

Anggota DPRD Jabar ini mengungkapkan sembako dan pendidikan (sekolah)  adalah kebutuhan mendasar warga, sehingga jangan dikenai pajak karena akan memberatkan warga. "Sekali lagi kami menolak dengan keras rencana pemerintah itu," tandasnya.

Irfan menambahakan seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang dapat membantu kehidupan rakyat, bukan sebaliknya.

Diberitakan, pemerintah berencana untuk memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada produk sembako.

Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (*)

ude