Saeful Bachri:Anak Adalah Amanah, Perlu Dilindungi
- 1 Desember 2024 | 09:32:00 WIB
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Jakarta – Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), bencana makin menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia. Sepanjang 2021 tercatat terjadi 3.350 kejadian bencana alam. Peristiwa itu didominasi bencana cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor. Berbagai bencana yang terjadi itu telah menimbulkan korban meninggal dunia 565 jiwa, hilang 43 jiwa, 8.703 luka-luka dan terdampak serta lebih dari 5 juta jiwa mengungsi.
Mengingat kenyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan diperlukan sikap siaga dan waspada dari masyarakat.
“Kondisi ini tentunya menjadi refleksi, bahwa masih diperlukan sikap siaga dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting,” ujar Menko PMK dalam Seminar Nasional PASTI (Paguyupan Alumni Sesko TNI) bersama BNPB di Flores Ballroom A-B. Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Menurut Menko PMK, Indonesia sudah menghadapi banyak tantangan, salah satunya disebabkan posisi geografi dan geologi Indonesia sebagai kawasan rawan bencana. Sebanyak 95 persen merupakan bencana hidrometeorologi yang disebabkan dinamika iklim dan perubahannya, seperti puting beliung, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Indonesia juga memiliki potensi risiko bencana geologi seperti gempa tektonik, likuifaksi, tsunami dan erupsi vulkanik sangat besar.
Bahkan, baru-baru ini Indonesia kembali menghadapi duka yang mendalam akibat kejadian Gempa Cianjur yang mengakibatkan korban meninggal hingga 335 jiwa dan kerusakan hingga 56.548 rumah warga.
“Kita harus menjadikan waspada bencana itu adalah gaya hidup. Karena dari tahun ke tahun angka kebencanaan kita semakin meningkat, ditambah dengan bencana yang diakibatkan dari bencana hidrometeorologi,” tuturnya.
Bencana adalah urusan bersama, untuk itu penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata namun memerlukan dukungan berbagai pihak seperti akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media (termasuk komunitas PASTI).
“Dalam penanggulangan bencana, konsep pentahelix atau multipihak selalu kita gunakan. Dimana unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu. Dan sekarang saya kira ditambah TNI,” kata Muhadjir.
Sementara itu, untuk membangun postur TNI Indonesia yang responsif terhadap bencana, mitigasi dan edukasi bencana harus terus digencarkan.
“Tidak cukup hanya di kurikulum formal namun harus ada langkah strategis untuk memastikan anak bangsa sadar bahwa mereka berada di lingkungan bencana sehingga mereka waspada dan paham bencana,” tuturnya.(*)
Aep
0 KomentarALUMNI Cipayung Plus menyerukan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Selengkapnya..
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga Selengkapnya..
KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat H. Umuh Muchtar berikan kaos Jersey Persib di Lembur Pakuan Subang kediaman rumah Dedi Selengkapnya..
PEMPROV Jabar mengantisipasi terjadinya potensi bencana saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Selengkapnya..
ASOSIASI Serikat Pekerja Indonesia memberikan tanggapan atas pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai kenaikan upah minimum sebesar 6,5% Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB